Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Muhammad Mardiono, mengajak seluruh kader partai untuk bersatu dalam menyambut Pemilu 2029. Seruan itu disampaikan setelah pemerintah mengesahkan kepengurusan PPP yang dipimpin olehnya, melalui Menteri Hukum Supratman Andi Agtas.
Mardiono menyatakan bahwa waktu menuju tahun politik semakin dekat dan membutuhkan kerja keras dari semua kader. "Oleh karena itu saya mengajak kepada seluruh kader untuk mari kita bergandeng tangan bersatu ya sama-sama untuk mempersiapkan diri agar Partai Persatuan Pembangunan itu terus kembali pada jati dirinya," katanya di kawasan Jakarta Selatan, Kamis (2/10/2025).
Setelah Muktamar X di Ancol, Jakarta Utara, dan dirinya terpilih sebagai Ketua Umum PPP, Mardiono menyadari bahwa pihaknya harus bekerja keras. Langkah pertama adalah melengkapi struktur organisasi di tingkat nasional, mulai dari Dewan Pimpinan Pusat, Dewan Pimpinan Wilayah, hingga Dewan Pimpinan Anak Cabang dan tingkat ranting.
Dia menegaskan bahwa konsolidasi di seluruh Indonesia menjadi prioritas utama. "Itu merupakan satu prioritas untuk konsolidasi di tingkat nasional seluruh Indonesia," ujarnya.
Pihaknya juga akan menggelar musyawarah wilayah tingkat provinsi sebagai bagian dari langkah konsolidasi. "Itu mungkin akan segera kita laksanakan karena memang amanat di dalam konstitusi PPP itu selama 3 bulan harus dilaksanakan," jelas Mardiono.
Selain itu, kepengurusan harus melakukan konsolidasi nasional melalui musyawarah cabang yang akan melibatkan 500 pengurus cabang dari seluruh Indonesia. Ia menambahkan bahwa proses ini memerlukan waktu, sehingga mereka harus bekerja cepat karena tinggal tersisa sekitar tiga tahun menjelang Pemilu.
Mardiono juga membuka peluang untuk menjalin komunikasi dan kerjasama dengan Agus Suparmanto, yang mengklaim dirinya sebagai Ketua Umum PPP, agar bisa bergabung membangun Partai Ka'bah. Ia menegaskan bahwa saat ini tidak ada lagi kubu-kubu dalam politik internal partai, karena PPP adalah satu keluarga.
"Tentu, tentu. Saya masih menunggu, bukan hanya menunggu tapi mengajak (untuk bergabung)," katanya.
Pada tahun sebelumnya, PPP sempat mengalami perpecahan dengan adanya dua kubu yang masing-masing mengklaim sebagai ketua umum hasil dari Muktamar X di Jakarta Utara. Kedua kubu, yaitu yang dipimpin Muhammad Mardiono dan Agus Suparmanto, sama-sama mendaftarkan struktur kepengurusan baru ke Ditjen AHU, Kementerian Hukum.
Setelah itu, Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mengesahkan SK kepengurusan PPP di bawah kepemimpinan Mardiono setelah memeriksa dan memastikan kesesuaian dengan AD/ART partai.
