Isu Karyawan Keluarga dan Kasus Keracunan Program MBG

Anggota Komisi IX DPR RI, Muazim Akbar, mengungkapkan adanya Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diisi oleh keluarga pemilik dapur makanan bergizi gratis (MBG).

Pernyataan ini disampaikan Muazim dalam rapat kerja yang melibatkan Komisi IX DPR RI, Kementerian Kesehatan, Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), Badan Gizi Nasional (BGN), serta Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.

Temuan Pengisian Personel oleh Keluarga Pemilik Dapur

Muazim menyebut, salah satu SPPG merekrut anggota keluarganya sendiri seperti anak, ponakan, istri, besan, dan sepupu. Ia menambahkan, "Saya lihat ada juga salah satu SPPG itu yang merekrut anaknya, ponakannya, istrinya, besannya, sepupunya."

Selain itu, sebanyak 47 orang dari keluarga yang sama menjadi karyawan SPPG tersebut. Politikus Partai Amanat Nasional (PAN) ini menegaskan bahwa ada SPPG yang mendapatkan pengelolaan cukup baik, seperti dapur MBG milik koperasi kepolisian di Bali.

Baca juga: Peran Remaja Penting Menuju Indonesia Emas 2045

Profil Pengurus dan Pengadaan SDM

Dari total 47 anggota SPPG, 21 orang direkrut dari Jawa, dan tidak hanya warga sekitar yang dipekerjakan. Muazim menyatakan, "Yang direkrut oleh koperasi kepolisian itu yang betul-betul sudah luar biasa, yang bisa masaknya, yang ngatur masaknya berapa jam dan sebagainya, itu dia memang profesional."

Sementara itu, Muazim mendukung program MBG yang memanfaatkan tenaga kerja lokal. Ia menekankan, jika sumber daya manusia di sekitar dapur terbatas dan kurang kompeten, perlu dipertimbangkan ulang kebijakan ini. "Tapi, ya kalau SDM-nya terbatas untuk masak dia nggak paham apa-apa, itu juga yang perlu kita pikirkan," ujarnya.

Ia juga mendorong agar anggota SPPG, selain tiga orang yang dikontrak langsung dari BGN, diberikan pelatihan khusus. Sebab, menyiapkan makanan dalam jumlah besar tidaklah mudah dan berpotensi menimbulkan risiko keracunan, terutama jika makanan dibiarkan terlalu lama.

Muazim menuturkan perlunya pelatihan tambahan di luar tiga orang yang sudah berasal dari BGN. "Karena yang namanya memberikan makanan siap saji lebih dari sekian jam itu sudah ada potensi keracunan," ucapnya.

Baca juga: Menteri AHY Resmikan Aplikasi All Indonesia untuk Penumpang

Kasus Keracunan dan Dampaknya

Program MBG menjadi sorotan karena kasus keracunan massal yang terjadi, dengan ribuan orang terdampak. Kepala BGN, Dadan Hidayana, menyebutkan bahwa hingga 30 September 2025, lebih dari 6.457 orang mengalami keracunan akibat konsumsi makanan dari program ini.

Dadan menerangkan bahwa sejumlah wilayah menunjukkan jumlah korban berbeda, mulai dari gangguan pencernaan hingga gejala lainnya. "Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang. Kemudian wilayah III ada 1.003 orang," ujarnya.

Pemantauan terhadap program ini terus dilakukan untuk mengatasi penyebab utama dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.