Ombudsman Republik Indonesia mengungkapkan delapan masalah utama yang ditemukan dalam pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Anggota Ombudsman RI Yeka Hendra Fatika menyampaikan bahwa identifikasi tersebut berasal dari hasil kajian resmi lembaga yang dipimpinnya.
Baca juga: Isu Karyawan Keluarga dan Kasus Keracunan Program MBG
Delapan Masalah Utama Program MBG
"Delapan permasalahan tersebut menimbulkan risiko turunnya kepercayaan publik, bahkan telah memicu kekecewaan dan kemarahan masyarakat. Sehingga diperlukan langkah perbaikan yang cepat, terukur, dan transparan," ujar Yeka di Kantor Ombudsman, Jakarta, Selasa (30/9/2025).
"Agar tujuan utama program Makan Bergizi Gratis sebagai wujud kehadiran negara dalam melindungi dan menyejahterakan rakyat tetap terjaga," sambungnya.
Dalam rangka memperbaiki pelaksanaan program, Ombudsman mendorong Badan Pengembangan Nasional (BGN) untuk melakukan perbaikan mendasar terkait pelaksanaan MBG.
Perbaikan tersebut meliputi penyempurnaan regulasi kemitraan melalui penegakan prinsip kepastian waktu, transparansi, dan akuntabilitas, serta penguatan sumber daya manusia dan sistem administrasi.
Selain itu, Yeka menegaskan perlunya keterlibatan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam pengawasan keamanan pangan, distribusi, serta penggunaan anggaran, sekaligus memastikan perlindungan dan pemberian kompensasi bagi para guru yang terlibat dalam proses distribusi.
"Pada akhirnya keberhasilan MBG dilihat dari tata kelola yang baik, penggunaan anggaran yang akuntabel, dan penerapan sertifikasi pangan menuju zero accident di setiap SPPG," tutur Yeka.
Tags: program nasional Pengawasan Pangan kesejahteraan masyarakat Ombudsman
