Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mengingatkan bahwa maraknya kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa berpotensi merusak kepercayaan masyarakat terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Menurutnya, pemerintah harus melakukan evaluasi menyeluruh demi memastikan program tersebut berjalan aman dan efektif, serta mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Hidayat Nur Wahid menegaskan, "Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tua, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, bahkan menggagalkan realisasi salah satu program besar Astacita Presiden Prabowo. Semestinya program positif seperti MBG itu bisa memberi manfaat nyata bagi masyarakat."
Ia menambahkan bahwa evaluasi harus mencakup pengawasan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), proses distribusi, hingga penyajian makanan kepada anak-anak di sekolah.
Lebih jauh, Hidayat Nur Wahid menilai bahwa MBG merupakan program mulia yang memiliki tujuan utama meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) guna menyambut Indonesia Emas 2045. "Tentu hal itu hanya bisa tercapai jika anak-anak selamat dari keracunan dan tumbuh sehat dengan tercukupi kebutuhan gizinya, yang salah satunya diupayakan dengan hadirnya program MBG tapi yang tidak bermasalah," katanya.
Namun, kenyataan kasus keracunan yang menimpa ratusan siswa bertentangan dengan aspirasi tersebut. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menyebutkan telah terjadi 6.452 anak yang mengalami keracunan usai menyantap makanan dari program MBG hingga September 2025.
Korban keracunan massal MBG terbaring di ranjang darurat di GOR Kantor Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Kamis (25/9/2025).
Hidayat Nur Wahid menegaskan, berulangnya kejadian keracunan ini bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengamanatkan hak setiap anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta perlindungan.
Untuk mengatasi hal ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) disebut harus segera melakukan evaluasi menyeluruh dan memastikan bahwa pelaksanaan program di seluruh daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal, dan akuntabel, kata anggota Komisi VIII DPR itu.
Sementara itu, BGN menyatakan bahwa tim investigasi terkait kasus keracunan dalam program MBG telah dibentuk dan tengah mulai bekerja.
Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menjelaskan bahwa tim tersebut terdiri dari gabungan internal maupun eksternal untuk memastikan proses investigasi berlangsung secara transparan. "Tim investigasi sudah dibentuk, ada tim internal dari kami dan sekarang lagi proses, bahkan sudah mulai berjalan," katanya di Cibubur, Kamis (25/9/2025).
Selain melibatkan instansi kepolisian dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), tim investigasi juga melibatkan dinas kesehatan (Dinkes) serta menyiapkan tim independen dari berbagai unsur masyarakat, termasuk ahli kimia, relawan, dan ibu-ibu rumah tangga.
Nanik S. Deyang menegaskan, "Nanti akan ada lagi tim independen, terdiri dari ahli kimia, relawan, bahkan ibu-ibu rumah tangga. Sebagian sudah mulai jalan."
Tags: Kesehatan Anak Keracunan Siswa Program Gizi evaluasi pemerintah pemeriksaan makanan
