Sejumlah partai politik yang gagal masuk ke Dewan Perwakilan Rakyat pada Pemilu 2024 membentuk sebuah inisiatif bernama Sekretariat Bersama Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat. Tujuan utama dari gerakan ini adalah menuntut penghapusan ambang batas parlemen, yang saat ini sebesar 4 persen, agar suara rakyat lebih terwakili secara adil.
Oesman Sapta Odang (OSO), yang menjabat sebagai Ketua Umum Partai Hanura dan salah satu pimpinan gerakan ini, menyatakan bahwa konsep ambang batas nol persen merupakan bagian dari prinsip demokrasi dan moralitas yang harus dihayati oleh seluruh bangsa Indonesia. "PT nol persen itu merupakan sesuatu demokrasi dan akhlak yang juga harus dihayati oleh semua anak bangsa," ujarnya.
OSO menegaskan bahwa Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat akan mengawal perjuangan ini melalui jalur hukum yang sah dan sesuai dengan mekanisme dan undang-undang yang berlaku. Ia menambahkan bahwa saat ini terdapat sekitar 17 juta suara rakyat yang tidak terwakili di DPR RI akibat mekanisme ambang batas tersebut. "Kita harus sesuaikan dengan mekanisme tentang undang-undang pemilu yang sebenarnya. Kan kita punya undang-undang pemilu. Jangan dilanggar, karena itu telah sah secara hukum, dan harus dimaknai berdasarkan hati nurani," katanya.
Lebih jauh, OSO menyatakan bahwa sebanyak 17.304.303 suara rakyat hilang atau tidak terwakili di DPR sebagai akibat dari penerapan PT. Ia menyebut bahwa hal ini merupakan pelanggaran atas asas kedaulatan rakyat dan kejahatan representasi demokrasi.
Dalam pengumuman resmi di Jakarta pada Rabu (24/9/2025), sembilan partai menyatakan bergabung dalam gerakan ini, yakni Partai Hanura, PBB, Partai Buruh, Perindo, PKN, Prima, PPP, Partai Berkarya, dan Partai Ummat. Mereka menyatakan komitmen untuk memperjuangkan prinsip suara rakyat berdaulat demi masa depan politik Indonesia yang lebih inklusif.
"Malam ini telah diputuskan berdirinya Sekber Gerakan Kedaulatan Suara Rakyat dari 12 partai (nonparlemen), sembilan partai yang hadir. Yang lain nanti mau menyusul silakan, untuk bergabung dalam rangka membangun sesuatu yang dapat memberikan nilai suara rakyat berdaulat untuk kepentingan rakyat di tahun 2029 yang akan datang," ujar OSO.
Gerakan ini diharapkan dapat menyampaikan aspirasi rakyat yang selama ini terabaikan dan mendorong revisi atau penghapusan ambang batas parlemen demi meningkatkan representasi rakyat dalam proses legislatif Indonesia.
Tags: Politik Indonesia Pemilu 2024 demokrasi representasi rakyat ambang batas parlemen
