JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI), Julius Ibrani, mengungkapkan harapannya agar forum diskusi yang digelar oleh Kepolisian Republik Indonesia (Polri) menjadi awal perbaikan internal lembaga tersebut.
Julius menilai, keterlibatan organisasi masyarakat sipil dalam diskusi ini diharapkan dapat memperkuat peran polisi sebagai penjaga demokrasi dan hak asasi manusia (HAM).
“Sebetulnya ini agenda diskusi yang kami harapkan menjadi pembuka. Kami sebagai kelompok masyarakat sipil terus menjaga agar Polri menjadi bagian dari penjaga demokrasi dan hak asasi,” tegas Julius usai diskusi, Senin (29/9/2025).
Baca juga: KPK Periksa Waktu Terjadinya Dugaan Pemerasan di Kemenaker
Peran Polri dalam Mengelola Demonstrasi Masyarakat
Dalam forum tersebut, Julius menekankan pentingnya posisi Polri dalam merespons dan mengelola aksi demonstrasi masyarakat secara efektif dan manusiawi. Ia meminta anggota kepolisian untuk berdiri bersama masyarakat demi memastikan hak menyampaikan aspirasi tetap terpenuhi sesuai prinsip hak asasi manusia, terutama hak atas kebebasan berkumpul dan menyampaikan pendapat secara damai.
“Di lapangan, kami sebagai penyampai ekspresi demokrasi harus dijaga. Maka positioning Polri harus berdiri bersama untuk memastikan penyampaian itu tetap dalam koridor hak asasi,” tutur Julius.
Baca juga: Prabowo Targetkan 3 Juta Rumah Gratis untuk Rakyat
Isu Praktik Intimidasi dan Kerusuhan Dalam Demo
Julius juga menyinggung adanya praktik intimidasi yang diduga dilakukan oleh oknum yang merusak jalannya demonstrasi. Ia menyatakan, kehadiran orang berbadan kekar dengan ciri tertentu sering memicu kerusuhan, termasuk aksi pembakaran yang merugikan masyarakat umum.
“Yang tentu kami harapkan itu juga menjadi bagian yang direspons Polri ke depan,” tegas Julius.
Selain itu, Julius menyampaikan apresiasi terhadap terbukanya ruang diskusi yang luas antara masyarakat dan jajaran Polri. Ia menilai, pembentukan tim transformasi di tubuh Polri bisa menjadi titik tolak untuk melakukan evaluasi dan reformasi kebijakan internal, demi membangun kembali kepercayaan publik terhadap institusi tersebut.
“Kami yakin dengan pembentukan tim transformasi ini sebagai titik awal untuk membangun kepercayaan dan perbaikan kinerja Polri. Karena ini datang dari Polri sendiri, maka kami percaya ada satu iktikad baik,” ungkap Julius.
