Badan Gizi Nonaktifkan 56 Satuan Pemenuhan Gizi Dampak Keracunan MBG

Badan Gizi Nasional (BGN) menonaktifkan sementara sebanyak 56 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) akibat kasus keracunan yang terjadi belakangan ini. Langkah ini diambil sebagai bagian dari respons terhadap insiden yang menyentuh keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima manfaat.

Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, menegaskan bahwa institusinya tidak akan berkompromi terkait aspek keselamatan masyarakat. "Setiap SPPG wajib mematuhi standar keamanan pangan yang sudah ditetapkan. Nonaktif sementara ini adalah bagian dari proses evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Keselamatan masyarakat, terutama anak-anak penerima MBG jadi prioritas utama," ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (29/9/2025).

Baca juga: Julius Ibrani: Diskusi Transformasi Polri Dukung Budaya Demokrasi

Pengujian dan Upaya Perbaikan

Makanan dari puluhan SPPG yang dinonaktifkan saat ini tengah mengalami pengujian laboratorium oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Hasil dari pengujian tersebut akan menjadi acuan dalam menentukan langkah selanjutnya terhadap SPPG terkait.

Nanik berharap, langkah ini dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG. "BGN berkomitmen penuh agar insiden serupa tidak terulang kembali. Dengan langkah penguatan pengawasan, kami berharap kepercayaan masyarakat terhadap Program MBG tetap terjaga," katanya.

Pada saat yang sama, BGN juga membuka kanal pengaduan masyarakat yang diharapkan mampu mempercepat deteksi permasalahan dan penanganan jika terjadi keracunan kembali. Kepala Biro Hukum dan Humas BGN, Khairul Hidayati, menyebutkan bahwa saluran ini dibuat untuk memastikan setiap persoalan bisa segera dipantau dan ditangani secara efektif.

"BGN membuka kanal pengaduan masyarakat dan memperkuat mekanisme monitoring di lapangan. Hal ini untuk memastikan setiap persoalan dapat segera terpantau dan ditangani dengan cepat," ujarnya.

Keputusan ini menjadi momentum untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola SPPG, mulai dari rantai pasokan bahan pangan, proses pengolahan di dapur, hingga distribusinya kepada penerima manfaat. Tujuan utama adalah memastikan semua standar keamanan pangan terpenuhi dan penerima manfaat terlindungi dari risiko keracunan.

Baca juga: Menteri ESDM Digugat Terkait Kelangkaan BBM di Indonesia

Langkah Presiden dan Penguatan SOP Dapur

Selain langkah dari BGN, Presiden Prabowo Subianto juga menggelar rapat dengan sejumlah menteri di Kabinet Merah Putih untuk membahas persoalan ini. Salah satu instruksi utama yang diberikan adalah memastikan kebersihan semua SPPG dan dapur terkait.

“Kita risau masih ada, makanya kita tertibkan semua SPPG, semua dapur. Kita sudah bikin SOP, semua alat harus dicuci pakai alat modern, tidak terlalu mahal, untuk membersihkan, membunuh semua bakteri,” ujar Prabowo di acara Munas PKS di Hotel Sultan, Jakarta, Senin (29/9/2025).

Prabowo juga menekankan pentingnya penggunaan alat uji di dapur MBG agar setiap bahan makanan dapat diuji sebelum didistribusikan kepada masyarakat. Ia menjelaskan, semua dapur harus memastikan alat uji, seperti test kit, tersedia dan digunakan untuk mencegah penyebaran bakteri dan memastikan keamanan makanan.

Sebelumnya, sejak Januari hingga September 2025, tercatat lebih dari 5.000 kasus keracunan yang terkait dengan program MBG, sehingga langkah-langkah preventif ini diambil sebagai upaya mengantisipasi kejadian serupa di masa mendatang. Upaya keseluruhan ini diharapkan mampu memperkuat pengawasan dan memastikan standar keamanan pangan dilaksanakan di seluruh rangkaian proses program termasuk pengawasan di lapangan dan pengujian bahan makanan.