Presiden Madagascar Umumkan Pembubaran Pemerintah Usai Demo Massal

Presiden Madagascar, Andry Rajoelina, mengumumkan akan membubarkan pemerintahnya menyusul perkembangan situasi yang memanas akibat demonstrasi besar-besaran yang dipimpin oleh kaum muda di berbagai kota di seluruh negara. Aksi tersebut dipicu oleh ketidakpuasan terhadap pemadaman air dan listrik yang telah berlangsung lama dan semakin memicu kemarahan publik.

Dalam pidato nasional yang disiarkan televisi pada hari Senin, Rajoelina menyatakan, "Kami mengakui dan meminta maaf jika anggota pemerintah belum menjalankan tugas mereka secara maksimal."

Sejak Kamis, ribuan demonstran yang sebagian besar merupakan generasi Z turun ke jalan dengan slogan“ Kami ingin hidup, bukan sekadar bertahan.” Demonstrasi terbesar terjadi di ibukota Antananarivo dan menyebar ke delapan kota lain di seluruh negeri. Mereka menuntut Presiden dan seluruh pemerintahnya untuk mundur dari jabatan mereka.

Respons Internasional dan Kekerasan dalam Demonstrasi

Komisioner HAM PBB mengecam penggunaan kekerasan yang dianggap tidak perlu oleh aparat keamanan untuk membubarkan kerumunan massa, yang setidaknya menewaskan 22 orang dan melukai lebih dari 100 lainnya. Pihak berwenang di Madagascar melaporkan adanya kerusuhan dan tindakan perusakan, termasuk pembakaran dan penjarahan. Polisi menggunakan peluru karet dan gas air mata untuk membubarkan kerumunan di ibu kota.

Protes awalnya terjadi di Antananarivo, namun kemudian menyebar ke berbagai kota lain di seluruh negeri. Setelah insiden kekerasan, pemerintah memberlakukan jam malam mulai dari sore hari hingga dini hari.

Pada pekan lalu, Presiden Madagascar mencopot Menteri Energi karena gagal menjalankan tugasnya. Namun, para demonstran menuntut agar Presiden beserta seluruh kabinetnya mundur dari jabatannya, menambah ketegangan di dalam negeri.

Baca juga: Survei Ungkap Mayoritas Israel Ingin Akhiri Perang Gaza

Pernyataan Presiden dan Langkah Selanjutnya

Dalam pidatonya di stasiun televisi nasional, Rajoelina menyampaikan, "Saya memahami kemarahan, kesedihan, dan kesulitan yang disebabkan oleh pemadaman listrik dan masalah pasokan air." Ia menambahkan bahwa dirinya telah "mengakhiri tugas perdana menteri dan pemerintah," dan bahwa proses penerimaan calon perdana menteri baru akan dilakukan selama tiga hari ke depan sebelum pembentukan pemerintahan baru.

[Getty Images/BBC]

Presiden juga menyatakan keinginannya untuk mengadakan dialog dengan generasi muda sebagai bagian dari upaya menenangkan suasana yang semakin memanas.

Baca juga: Hurricane Humberto Mengancam Inggris Setelah Melintasi Bermuda

Reaksi Internasional dan Kekerasan Lebih Lanjut

Volker Türk, Kepala HAM PBB, mengungkapkan kekagetan dan keprihatinannya atas tindakan keras yang dilakukan aparat keamanan yang meliputi kekerasan fisik, penangkapan, penggunaan peluru hidup, dan gas air mata terhadap demonstran. Dia menegaskan, "Saya mendesak aparat keamanan untuk berhenti menggunakan kekerasan yang tidak perlu dan tidak proporsional serta segera membebaskan semua demonstran yang ditahan secara sewenang-wenang."

Menurut data PBB, korban tewas termasuk demonstran dan warga sipil yang diserang oleh aparat keamanan serta korban akibat kekerasan dan penjarahan yang meluas oleh individu dan geng yang tidak terkait langsung dengan demonstrasi. Sebaliknya, kementerian luar negeri Madagascar membantah angka kematian yang disusun oleh PBB, menyebut data tersebut sebagai kabar yang beredar dari rumor dan informasi yang tidak benar.

Di salah satu demonstrasi minggu lalu, terlihat spanduk bertuliskan: "Kami tidak ingin kerusuhan, kami hanya ingin hak kami."

Ada laporan bahwa beberapa rumah legislator dirusak, kemungkinan besar melalui pembakaran, yang menimbulkan kekhawatiran akan eskalasi kekerasan. Namun, gerakan generasi Z menuduh bahwa aksi perusakan tersebut dilakukan oleh oknum bayaran yang bertujuan melemahkan perjuangan mereka.

Sejak merdeka dari penjajahan tahun 1960, Madagascar telah mengalami berbagai pemberontakan, termasuk demonstrasi besar pada tahun 2009 yang memaksa presiden saat itu, Marc Ravalomanana, mengundurkan diri dan memunculkan kekuasaan Rajoelina. Aksi demonstrasi saat ini merupakan tantangan terbesar yang dihadapi oleh presiden sejak ia terpilih kembali untuk periode ketiga pada tahun 2023.