Jakarta – Upaya reformasi terhadap Kepolisian Republik Indonesia (Polri) semakin konkret dengan pembentukan dua entitas yang bertujuan meningkatkan profesionalisme dan transparansi institusi tersebut. Dua lembaga ini adalah Tim Transformasi Polri yang di dalamnya terdapat 52 perwira polisi, serta Komite Reformasi Polri yang direncanakan akan dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Tim Transformasi Polri secara resmi dibentuk melalui Surat Perintah (Sprin) Nomor: Sprin/2749/IX/TUK.2.1./2025 yang dikeluarkan pada 17 September 2025. Tim ini terdiri dari perwira tinggi Polri, dengan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo sebagai pelindung dan Wakapolri Komjen Dedi Prasetyo sebagai penasihat. Penanggung jawab lainnya termasuk Irwasum Polri, Komjen Wahyu Widada sebagai Pengarah bidang Pengawasan; selain itu, Komjen Mohammad Fadhil Imran dan Komjen Akhmad Wiyagus diangkat sebagai Pengarah bidang Operasional dan Pelayanan Publik, masing-masing.
Ketua tim dipegang oleh Kalemdiklat Polri, Komjen Chryshnanda Dwilaksana, sementara posisi wakil ketua diisi oleh Irjen Herry Rudolf Nahak dan Brigjen Susilo Teguh Raharjo, yang bertugas membantu koordinasi dalam pelaksanaan reformasi.
Menurut Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Mabes Polri, pembentukan tim ini merupakan instruksi langsung dari Kapolri untuk bekerja sama dengan pemerintah dan instansi lain, guna mempercepat reformasi polisi secara sistematis dan terukur sesuai aspirasi masyarakat.
Di sisi lain, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa tim tersebut bersifat internal dan berfungsi sebagai tahap awal dalam proses reformasi. Ia menuturkan, tim ini berperan dalam melakukan pendataan dan dibagi ke dalam beberapa subkelompok yang nantinya akan mendukung tugas dari Komite Reformasi Polri yang diinisiasi Presiden.
Sementara itu, diferensiasi antara Tim Transformasi dan Komite Reformasi semakin jelas. Komite Reformasi Polri, yang akan dibentuk langsung oleh Presiden Prabowo Subianto, bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan menyusun langkah perbaikan secara strategis.
Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebutkan bahwa Komite ini akan terdiri dari sekitar sembilan anggota. Ia menambahkan bahwa sosok anggota komite tersebut termasuk kemungkinan mantan Kapolri, namun belum ada pengumuman resmi mengenai daftar anggotanya. Kepastian pembentukan resmi dari Komite Reformasi Polri akan diumumkan setelah Presiden kembali dari kunjungan ke New York untuk menghadiri Sidang Majelis Umum PBB ke-80.
Prasetyo menegaskan bahwa pembentukan komite ini bertujuan untuk melakukan evaluasi menyeluruh dan memperbaiki kekurangan yang ada dalam tubuh Polri. "Keinginan beliau (Presiden Prabowo) adalah tentunya kan kita semua sangat mencintai institusi kepolisian, tetapi tentunya ada beberapa hal yang mungkin perlu dilakukan perbaikan, evaluasi," ujarnya di Jakarta pada 17 September 2025.
Reformasi Polri sendiri merupakan bagian dari Gerakan 17+8, yang merupakan serangkaian tuntutan rakyat setelah aksi demonstrasi yang berlangsung dari 25 Agustus hingga 1 September 2025. Gerakan yang diprakarsai oleh tokoh media sosial, seperti Andovi Da Lopez, ini menuntut berbagai perubahan termasuk dalam bidang kepemimpinan dan sistem terkait Polri agar menjadi lebih profesional dan humanis.
Tags: pemerintah Indonesia Reformasi Polri Transformasi Kepolisian Polri Jakarta
