JAKARTA, Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menyelenggarakan Muktamar X selama tiga hari, dari 27 hingga 29 September 2025. Acara ini bertujuan untuk memilih Ketua Umum baru serta menyusun struktur organisasi partai periode 2025-2030.
Selain itu, agenda utama lainnya meliputi pembahasan rencana kinerja partai ke depan dan peninjauan laporan kinerja selama lima tahun terakhir. Meski bersifat internal, Muktamar X ini juga melibatkan kehadiran tokoh eksternal yang diundang, termasuk Presiden Prabowo Subianto saat acara penutupan.
Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum PPP Muhammad Mardiono menyatakan, di hari terakhir acara, pihaknya akan mengundang tokoh masyarakat, senior, pejabat negara, dan mitra kerja dari partai politik lain untuk hadir.
Calon Kandidat Ketua Umum PPP
Menjelang puncak pemilihan, terdapat tiga calon yang disebut-sebut berpeluang merebut posisi tertinggi di partai berlambang Kabah tersebut. Juru bicara PPP, Usman M Tokan, menyebutkan bahwa Muhammad Mardiono merupakan calon kuat yang didukung oleh 33 Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) untuk kembali menjabat sebagai ketua umum.
Usman menyatakan, "Bapak Mardiono yang sudah siap karena didukung oleh 33 wilayah. Sehingga beliau berkesempatan bisa menang, bahkan mungkin bisa jadi aklamasi,”
Selain Mardiono, mantan Menteri Perdagangan Agus Suparmanto juga masuk dalam bursa calon ketua umum. Calon lainnya adalah Husnan Bey Fananie, mantan Duta Besar Indonesia untuk Azerbaijan, yang juga telah melakukan komunikasi intens dan mempersiapkan diri untuk mendeklarasikan pencalonannya.
Usman menyebutkan bahwa Husnan sudah menyiapkan tim hukum untuk membantu proses evaluasi muktamar dan proses deklarasi maju. Dukungan terhadap ketiga calon ini menunjukkan dinamika politik internal PPP yang cukup tajam.
Kepemimpinan dan Dukungan Internal
Meskipun demikian, Mardiono mengaku tidak memiliki ambisi pribadi untuk menjadi ketua umum kembali. Ia menyatakan siap menjalankan amanah jika memang dipercaya dan mendapatkan dukungan mayoritas kader.
"Saya tidak begitu ambisi untuk harus menjadi ketua umum karena sesungguhnya ketua umum ini adalah bukan jabatan, tetapi adalah mengemban tugas untuk menjalankan amanah, amanah yaitu untuk memimpin Partai Persatuan Pembangunan,” ujarnya. Ia menyampaikan bahwa lebih dari 68-70 persen dari Dewan Pimpinan Wilayah telah menyatakan keinginan agar dirinya melanjutkan kepemimpinan periode 2025-2030.
Mardiono juga menegaskan bahwa PPP adalah partai kader, sehingga keanggotaan dari luar partai tetap diperbolehkan mengikuti mekanisme internal yang berlaku. Ia menyamakan partai sebagai rumah dengan aturan tertentu, sehingga tidak semua orang bisa masuk secara sembarangan.
"Saya enggak merasa melawan, saya juga enggak merasa tersaingi, tapi semua saya harus mengantarkan sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga,” katanya.
Baca juga: Kasus Keracunan Makan Bergizi Gratis di Bandung Barat Bertambah
Dukungan dari Kader dan Deklarasi Mantap
Di tempat lain, sejumlah kader PPP melakukan deklarasi untuk mendukung Agus Suparmanto menjadi ketua umum hingga 2030. Deklarasi tersebut dipimpin oleh Muhammad Romahurmuziy, yang akrab disapa Rommy, selaku ketua tim pendukung Agus (Pegasus), di sebuah hotel di Kawasan Jakarta Pusat pada Jumat malam, 26 September 2025.
Rommy menyatakan bahwa deklarasi ini dihadiri oleh 27 perwakilan Dewan Pimpinan Wilayah dari seluruh Indonesia. Ia juga menyebutkan telah meminta restu dari para kiai dan ulama, yang disampaikan secara langsung dalam acara di Ponpes Khas Kempek Cirebon, sebagai bentuk dukungan sepakat terhadap Agus Suparmanto.
Ia mengungkapkan bahwa PPP membutuhkan pemimpin baru agar mampu lolos ke parlemen di Pemilu mendatang. Kekalahan PPP dalam Pemilu 2024 menurut Rommy disebabkan oleh masalah dalam kepemimpinan saat ini, dengan suara nasional yang hanya sekitar 5,8 juta dan suara di tingkat kabupaten/kota mencapai 8,3 juta.
"Artinya suara kabupaten/kota 2,5 juta di atas suara nasional, karena itu yang bermasalah adalah kepemimpinan partai di tingkat nasional,” jelas Rommy.
Agus Suparmanto sendiri berharap Muktamar berjalan sesuai target. “Seperti yang di mayoritas provinsi ini, dukungan-dukungan penuh, saya berkeyakinan besok Muktamar berjalan dengan baik sesuai target,” ujar Agus.
Baca juga: Pengawasan Program Makan Bergizi Gratis: Isu Keracunan dan Tanggung Jawab
Analisis Kompeten dan Harapan Masa Depan
Peneliti dari Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Wasisto Jati Raharjo, menilai bahwa calon pemimpin yang ideal untuk PPP harus memiliki kapasitas finansial besar dan kedekatan dengan ulama. Ia menekankan pentingnya sumber daya finansial dalam menggerakkan partai dan memperkuat jejaring politik.
“Sosok ideal yang dibutuhkan oleh PPP adalah figur yang mempunyai kapasitas sumber daya besar,” katanya. Ia menambahkan, saat ini tidak ada satu pun kader PPP yang duduk di DPR RI karena tidak memenuhi ambang batas parlemen, sehingga akses terhadap sumber dana dari negara menjadi sulit.
Sementara itu, kedekatan dengan ulama sangat penting mengingat PPP merupakan partai berbasis Islam. Ketua umum yang kuat harus mampu menjembatani komunikasi antara internal partai dan tokoh masyarakat, termasuk ulama, demi memastikan keberlanjutan dan keberhasilan partai ke depan.
Jati juga menekankan bahwa ketua umum yang diharapkan harus memiliki jejaring luas dan mampu menjaga relasi baik dengan berbagai tokoh masyarakat, serta mampu memimpin partai dalam kondisi apapun.
Tags: Politik Indonesia PPP Pemilihan Ketua Umum Muktamar PPP Partai Politik
