Direktur Amnesty International Indonesia, Usman Hamid, mendesak Kepolisian Republik Indonesia (Polri) segera membebaskan sejumlah aktivis yang masih ditahan. Mereka terdiri dari Delpedro Marhaen, Syahdan Hussein, Harij, serta Mohamad Fahrurrozi yang baru ditangkap di Yogyakarta dan tengah diinterogasi oleh Polda Jawa Timur.
Usman menegaskan bahwa para aktivis tersebut adalah pejuang demokrasi dan reformasi Kepolisian Indonesia, yang tidak terlibat dalam tindakan kriminal apapun. "Kami menjamin bahwa mereka adalah para aktivis yang memperjuangkan demokrasi, termasuk reformasi Polri, dan tidak terlibat dalam berbagai tindakan kriminal," katanya saat diskusi bersama Polri terkait transformasi kepolisian di Jakarta, Senin (29/9/2025).
Amnesty International telah menyerahkan surat permohonan penangguhan penahanan dan mendesak jajaran pimpinan Polri untuk mengabulkan permohonan tersebut melalui pendekatan restoratif justice. Usman juga menyoroti hilangnya dua aktivis bernama Reno dan Farhan. Ia meminta pihak kepolisian melakukan pencarian secara serius dan intensif hingga kedua aktivis itu ditemukan.
Baca juga: Mabes TNI Gelar Anjangsana Jelang HUT ke-80
Pertimbangan Kebijakan dan Penegakan Keadilan
Selain mendesak kebebasan aktivis, Amnesty mengingatkan pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk membatalkan kebijakan yang dinilai hanya menguntungkan segelintir pihak di berbagai sektor, termasuk lingkungan, perpajakan, dan ekonomi. Usman menegaskan bahwa perbaikan kebijakan sangat diperlukan agar polisi tidak lagi berkonfrontasi dengan masyarakat saat menggelar aksi protes.
Ia mengingatkan, "Jangan sampai ada lagi penggunaan kekuatan berlebihan, jangan ada lagi korban jiwa seperti Afan Kurniawan, Iko Yulianto Junior, dan Reza Pratama."
Amnesty juga mendesak pembentukan tim gabungan untuk mengungkap fakta dan menegakkan keadilan terkait peristiwa selama demonstrasi. Usman menyatakan, "Reformasi Polri, reformasi politik di DPR maupun pemerintah belum bisa kita anggap selesai sebelum ada keadilan, sebelum terungkap kebenaran."
Tags: aktivisme Keadilan Sosial kebebasan BER reformasi polisi