Secara cepat, proses pemenuhan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) bagi seluruh dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG) harus diselesaikan dalam waktu beberapa minggu. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa target ini harus tercapai agar semua dapur memenuhi standar kesehatan dan kebersihan yang berlaku.
Prasetyo menyampaikan hal tersebut usai rapat di kediaman Presiden Prabowo Subianto di Jl Kertanegara, Jakarta Selatan, Minggu (28/9/2025). Ia menyatakan bahwa langkah cepat ini sangat penting untuk memastikan kelengkapan administratif dan penjaminan kualitas dapur dalam program tersebut.
Lebih jauh, Menteri Prasetyo mengungkapkan bahwa pihaknya telah melaporkan hasil rapat koordinasi penanganan kasus keracunan MBG kepada Presiden RI, sekaligus menegaskan perhatian Presiden terhadap kebersihan dan tata kelola program tersebut, khususnya terkait kualitas air yang digunakan di dapur.
"Terutama masalah kebersihan yang itu berkaitannya dengan masalah air. Beliau sangat concern karena dari beberapa sampel yang sudah selesai, itu salah satu penyebab utamanya adalah bakteri," ujarnya.
Baca juga: Pidato Prabowo di PBB Bawa Harapan Baru Dunia
Kebijakan dan Evaluasi Dapur MBG
Sementara itu, Presiden Prabowo juga menyoroti pentingnya kedisiplinan dalam proses memasak di seluruh dapur SPPG. Ia menegaskan bahwa kedisiplinan menjadi aspek utama dalam memastikan keamanan dan kualitas makanan yang disajikan.
Dalam konteks ini, pemerintah menegaskan bahwa seluruh dapur MBG wajib memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Hal ini disampaikan oleh Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, setelah rapat koordinasi penanggulangan kejadian luar biasa (KLB) pada program tersebut di Kementerian Kesehatan.
"Kemudian sertifikat laik higienis dan sanitasi syarat, tetapi pasca-kejadian harus atau wajib hukumnya setiap SPPG harus punya SLHS harus. Akan dicek kalau enggak ada ini akan kejadian lagi, kejadian lagi," tegas Zulhas.
Selain itu, pemerintah meminta agar dapur SPPG yang bermasalah segera ditutup sementara, dilakukan evaluasi, dan investigasi menyeluruh. Seluruh proses sanitasi, termasuk sterilisasi alat makan dan pengelolaan limbah, juga menjadi bagian dari langkah perbaikan.
Menurut Zulhas, prioritas utama adalah memastikan kedisiplinan, kualitas, serta kemampuan juru masak di seluruh dapur, tidak hanya di tempat kejadian keracunan, tetapi secara nasional.
Lebih jauh, keselamatan anak-anak menjadi fokus utama pemerintah. Oleh karena itu, sertifikat SLHS harus dimiliki oleh semua SPPG, dan pengawasan dilakukan secara aktif oleh kementerian, lembaga, serta pemerintah daerah. "Selain itu, kami juga meminta menteri kesehatan untuk mengoptimalkan puskesmas dan UKS di seluruh tanah air agar turut serta secara aktif memantau SPPG secara berkala," tambah Zulhas.
Tags: KesehatanpanganKebijakan PemerintahPengawasanKebersihan Dapur
