Debat dan pembahasan tentang kesejahteraan serta regulasi sopir logistik menjadi fokus utama dalam audiensi antara DPR RI dan asosiasi sopir di Jakarta. Pertemuan ini dihadiri sejumlah pejabat tinggi, termasuk Wakil Ketua DPR, serta pejabat pemerintah terkait.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menyampaikan ada enam usulan dari asosiasi sopir yang diajukan pada pertemuan tersebut. Meski demikian, hanya tiga poin yang dianggap dapat segera didorong ke langkah nyata oleh DPR, demi mempercepat penerapan serta manfaatnya bagi sopir logistik.
Salah satu usulan utama adalah perpanjangan masa berlaku SIM B1 umum dan B2 umum tanpa dikenai biaya PNBP. Selain itu, DPR mendukung inisiatif penyediaan rumah bersubsidi agar pengemudi logistik dapat mengakses hunian yang layak, sekaligus menyinkronkan dengan program 3 juta rumah dari Kementerian Perumahan Rakyat.
Dasco juga menyatakan bahwa pemerintah akan didorong untuk memastikan anak-anak sopir angkutan barang mendapatkan akses bantuan pendidikan, melalui program KIP Kuliah dan PIP, agar mereka bisa menempuh pendidikan hingga tingkat perguruan tinggi.
Selain memberi perhatian pada aspek ekonomi dan pendidikan, pihak DPR dan pemerintah akan mempercepat pembahasan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Rencana ini akan melibatkan pembuatan tim kecil yang terdiri dari perwakilan DPR, beberapa kementerian, dan asosiasi sopir untuk memastikan agenda berjalan efektif dan terarah.
Menurut Dasco, persoalan yang dihadapi sopir tidak hanya sebatas aspek peraturan lalu lintas. Aspek kesejahteraan, keselamatan kerja, serta jaminan sosial harus menjadi bagian dari pembahasan dan solusi jangka panjang.
Dalam konteks ini, ia menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian, termasuk Kementerian PUPR, Kementerian Perumahan Rakyat, dan Kementerian Pendidikan, guna mendukung kebutuhan pengemudi secara menyeluruh. Tim kecil yang dibentuk diharapkan mampu menjembatani dan membuat arahan pembahasan lebih fokus serta efektif.
Baca juga: Delapan Bakteri Penyebab Keracunan Menu Makan Bergizi Gratis
Gambaran Usulan dan Kesepakatan dari Audiensi
Sebelumnya, pimpinan DPR dan pemerintah menerima audiensi dari perwakilan Asosiasi Pengemudi Independen dan Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI). Tujuannya adalah untuk mendengar langsung aspirasi terkait revisi UU LLAJ yang dinilai penting untuk peningkatan nasib dan regulasi sopir logistik.
Perempuan dan pejabat tinggi dari DPR serta Menteri Perhubungan turut hadir dalam pertemuan yang berlangsung tersebut. Diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret demi kemudahan serta peningkatan kualitas hidup sopir dan pengemudi logistik.
Tags: pendidikan DPR RI Bantuan Sosial regulasi sopir logistik revisi UU LLAJ
