Minat dan perhatian terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dilaksanakan di berbagai sekolah di Indonesia terus meningkat. Namun, baru-baru ini muncul laporan mengenai sejumlah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program tersebut, mulai dari proses produksi hingga distribusi dan pengawasan. Pemerintah dan pihak terkait berupaya melakukan berbagai upaya untuk memastikan program tetap berjalan dan mencapai tujuan utamanya.
Hambatan dalam Pelaksanaan Program MBG
Menurut Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai, terdapat berbagai kendala yang menghambat jalannya program MBG. Ia mengakui bahwa keterlibatan dan keterampilan juru masak yang bertugas mengolah menu makanan bergizi cukup menjadi salah satu masalah utama. Pigai menjelaskan, "Saya menggunakan bahasa ada kendala. Misalnya, yang tadi pelaksanaan produksi, misalnya yang masak, keterampilannya, skills-nya, kemudian distribusi pangannya, tempat penyimpanannya, pasti ada 1-2 problem, ada, pasti. Kemudian kurangnya pengawasan, ada."
Ia menambahkan, meskipun berbagai kendala tersebut masih ada, program MBG harus terus dilanjutkan dengan melakukan revitalisasi, pengawasan, serta peningkatan kompetensi para tenaga yang terlibat. Pemerintah juga mencanangkan untuk merekrut tenaga-tenaga yang lebih terampil guna mendukung keberlangsungan program ini.
Baca juga: Bencana Keracunan Menu Gratis, Ratusan Korban di Indonesia
Upaya Pengawasan dan Evaluasi Program
Langkah konkret yang dilakukan pemerintah adalah mengerahkan tim ke 33 kantor wilayah Kementerian Hak Asasi Manusia (Kemenham) di seluruh Indonesia. Mereka turun langsung ke lapangan guna memantau pelaksanaan program dan memastikan kebutuhan pangan di setiap daerah terpenuhi secara memadai.
"Hampir 33 lebih Kanwil Kemenham turun untuk melihat langsung dalam rangka memastikan adanya pemenuhan kebutuhan pangan dan akselerasi serta kondisi-kondisi real yang ada di lapangan terkait dengan program," ujar Natalius Pigai.
Baca juga: DPR DPR RI Dukungan Gugatan Pasal 21 UU Tipikor
Isu Keracunan dan Dampak yang Ditimbulkan
Pelaksanaan program MBG tidak lepas dari sorotan. Pada akhir September 2025, data menunjukkan lebih dari 6.457 warga terdampak keracunan akibat konsumsi makanan dari program ini. Kepala Badan Gizi Nasional (BGN), Dadan Hidayana, menyebutkan bahwa angka tersebut meliputi berbagai wilayah di Indonesia.
"Kita lihat di wilayah satu ada yang mengalami gangguan pencernaan sebanyak 1.307, wilayah dua bertambah, tidak lagi 4.147, ditambah dengan yang di Garut mungkin 60 orang," kata Dadan dalam rapat Komisi IX DPR RI. Ia menambahkan, "Kemudian wilayah III ada 1.003 orang,"
Data ini menimbulkan kekhawatiran terkait kualitas dan keamanan pangan yang disalurkan melalui program MBG, sehingga mendukung kebutuhan akan pengawasan ketat dan perbaikan prosedur. Upaya revitalisasi dan peningkatan kompetensi tenaga kerja diharapkan dapat mengurangi risiko kejadian serupa di masa depan dan memastikan manfaat program ini dapat dirasakan secara maksimal oleh masyarakat.
Tags: Program Pemerintah keracunan makanan Pengawasan Pangan Kesehatan dan Gizi Kendala Program
