Pemimpin Eropa berupaya memanfaatkan pengalaman dan keahlian Ukraina dalam penanggulangan serangan drone pada pertemuan Dewan Politik Eropa di Kopenhagen. Mereka menilai Ukraina sebagai satu-satunya negara saat ini yang memiliki kompetensi dalam kapasitas anti-drone, terutama karena sering menghadapi serangan drone dari Rusia setiap hari. Hal ini diungkapkan oleh Perdana Menteri Denmark, Mette Frederiksen, yang menjadi tuan rumah pertemuan tersebut.
"Kita perlu mengadopsi seluruh pengalaman, teknologi terbaru, dan inovasi dari Ukraina, kemudian mengintegrasikannya ke dalam pertahanan kita sendiri," ujarnya.
Setelah adanya laporan penampakan drone di Denmark, sejumlah negara Eropa, termasuk Angkatan Bersenjata Jerman, turut berpartisipasi dalam upaya pengamanan acara tersebut. Presiden Ukraina, Volodymyr Zelensky, menyatakan kesiapan mereka untuk berbagi saran, terutama kepada Denmark, saat ia hadir dalam pertemuan EPC yang dihadiri hampir 50 pemimpin Eropa dan membahas penguatan posisi Ukraina serta situasi keamanan di benua Eropa.
Zelensky menambahkan bahwa negaranya mungkin memiliki pengalaman terbesar dan paling relevan dalam menangani gangguan drone di seluruh dunia, menanggapi pernyataan Frederiksen. "Tentu saja, kami tidak akan tinggal diam," katanya.
Baca juga: Polisi Prancis Tangkap Dua Awak Kapal Tanker Misterius
Kerjasama Eropa dan NATO dalam Teknologi Drone
Sekretaris Jenderal NATO, Mark Rutte, menyebut Ukraina sebagai pusat inovasi dan pengetahuan, terutama dalam teknologi anti-drone dan ancaman siber. "Fakta bahwa Ukraina kini membantu Denmark, Polandia, dan NATO secara keseluruhan, berbagi wawasan yang diperoleh selama lebih dari tiga tahun, tiga setengah tahun, agresi Rusia yang kejam dan tak terduga, sangat penting," ujarnya.
Perdana Menteri Norwegia, Jonas Gahr Støre, menegaskan bahwa dari Ukraina, mereka belajar banyak dari pengalaman pahit yang kini mereka bagikan ke Eropa. "Ada pelajaran sangat penting dari Ukraina, dan kami sedang belajar dari mereka," katanya. Dalam beberapa waktu terakhir, Norwegia juga pernah mengalami penampakan drone yang mengganggu lalu lintas udara dan turut menyediakan sistem deteksi drone kepada Denmark.
Støre menambahkan, "Kita harus meningkatkan kapasitas deteksi kita. Kita harus memperbaiki kerjasama antara kepolisian dan pertahanan, dan saat ini kita sedang mengupayakannya."
Baca juga: Kebangunan Gereja di Ethiopia Runtuh, Puluhan Tewas dan Ratusan Luka
Tantangan dan Proyeksi Pengembangan Sistem Perlindungan Eropa
Pekan lalu, para pemimpin Eropa juga membahas perlindungan wilayah udara di pertemuan terpisah di Copenhagen, termasuk ide membangun 'tembok drone' yang disebut-sebut dapat memproteksi seluruh Eropa. Meski banyak pemimpin mendukung usulan ini, ada juga yang memperingatkan bahwa harapan tersebut terlalu tinggi dan tidak realistis.
Presiden Latvia, Gitanas Nausėda, yang dekat dengan Belarus—sekutu Rusia—mengingatkan biaya tinggi dari sistem itu dan menyerukan pendekatan lebih terarah. Sementara Perdana Menteri Polandia, Donald Tusk, menyatakan bahwa ia memahami kekhawatiran atas efektivitas tembok tersebut. Ia berharap diskusi dan keputusan untuk pendanaan sudah lebih maju saat ini.
Frederiksen sudah menyatakan bahwa perlindungan total dari gangguan drone sangat sulit dicapai. "Saya rasa, kita tidak akan pernah mencapai kesimpulan di mana tidak ada drone yang terbang ke Eropa atau sabotase yang tidak akan terjadi," ujarnya.
Pertemuan EPC yang digagas Presiden Prancis, Emmanuel Macron, ini digelar sebagai bagian dari upaya membangun dialog dan kerjasama antara negara-negara Eropa di luar kerangka Uni Eropa dan tanpa hingar bingar kunjungan kenegaraan. Selain membahas keamanan, agenda juga mencakup isu ekonomi, perdagangan obat ilegal, dan migrasi.
Jumlah peserta termasuk semua kepala negara atau pemerintah Uni Eropa dan pemimpin negara luar seperti Inggris, Moldova, Ukraina, Swiss, dan Georgia. Rusia dan Belarus tidak diundang ke acara ini. Perhimpunan pertama EPC diadakan di Praha pada Oktober 2022, dan pertemuan terakhir di Tirana pada Mei 2025.
