Puan Maharani Tekankan DPR Harus Respons Kritik Masyarakat

Pidato Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dalam peringatan HUT ke-80 DPR yang digelar di Gedung Nusantara II Senayan mendapat sambutan positif dari kalangan akademisi. Dalam rapat yang berlangsung pada Kamis (2/10/2025), Puan menegaskan bahwa anggota DPR harus berani merespons kritik dari masyarakat secara terbuka.

Puan menekankan pentingnya anggota DPR menjawab kritik, baik yang disampaikan secara halus maupun kasar, dengan kerja nyata. "Kritik rakyat bisa datang dengan berbagai cara, halus, keras, bahkan kasar. Kritikan rakyat kepada DPR bisa melalui demonstrasi di depan gedung DPR RI, di pelosok daerah, ataupun melalui postingan di media sosial," ujarnya dalam keterangan resmi yang disampaikan Jumat (3/10/2025).

Ia menambahkan bahwa anggota DPR tidak boleh alergi terhadap kritik yang disampaikan masyarakat. Bagaimanapun bentuk dan cara kritik disampaikan, DPR harus mampu mendengarkan sebagai suara rakyat yang harus dihargai.

Peran DPR dalam Menampung Kritik dan Menjalankan Fungsi Demokrasi

Sejumlah pengamat menyatakan, pernyataan Puan mencerminkan pemahaman yang mendalam dari anggota DPR terhadap dinamika masyarakat saat ini. Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat, Hairunnas, menyebutkan bahwa pengakuan bahwa kritik bisa datang dari demonstrasi maupun komentar media sosial menunjukkan kesadaran DPR tentang realitas masyarakat masa kini. "Pengakuan bahwa mekanisme kritik rakyat bisa datang dalam berbagai bentuk, mulai dari demonstrasi di jalanan hingga memberikan komentar di media sosial, secara tidak langsung memperlihatkan pemahaman DPR terhadap dinamika masyarakat hari ini," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa keberagaman kritik merupakan indikator bahwa demokrasi sedang berjalan. Pada kesempatan lain, Puan menyampaikan bahwa DPR harus mengorbankan waktu, tenaga, bahkan kepentingan pribadi demi menjalankan tugasnya sebagai wakil rakyat. "Sudah selayaknya sebagai wakil rakyat, kita yang harus lebih sibuk membicarakan rakyat, bukan rakyat yang sibuk membicarakan kita, apalagi kalau kita sibuk membicarakan diri kita sendiri," katanya.

Puan menambahkan, sejarah tidak akan mencatat jumlah undang-undang yang disahkan DPR atau besarnya anggaran yang dikelola, melainkan kinerja DPR yang benar-benar pro-rakyat. Ia mengingatkan bahwa amanat anggota DPR bukanlah hak istimewa, tetapi tanggung jawab besar untuk bekerja demi kesejahteraan rakyat. "Kita semua yang duduk di ruangan ini adalah wakil rakyat yang menjadi bagian dari rakyat itu sendiri. Kita lahir dari rakyat, hadir untuk rakyat, dan harus kembali ke rakyat," ujar Puan.

Baca juga: Kandungan Nitrit Tinggi Sebabkan Keracunan Massal di Bandung Barat

Reaksi Akademisi dan Tantangan DPR ke Depan

Hairunnas menilai bahwa pernyataan Puan menunjukkan kerendahan hati seorang pimpinan lembaga legislatif. "Secara formal, konstitusi sudah sangat jelas menegaskan bahwa DPR menjalankan tiga fungsi utama: membuat UU, menyusun, dan mengawasi kebijakan anggaran, serta mengawasi jalannya pemerintahan," katanya. Ia menambahkan bahwa semua fungsi DPR idealnya diarahkan untuk kepentingan rakyat. "Namun, kita harus mengakui bahwa di lapangan, realitas politik di DPR tidak selalu berjalan sesuai harapan publik," imbuhnya.

Menurutnya, publik berhak menunggu tindakan nyata dari pernyataan tersebut, apakah sekadar pesan normatif atau benar-benar diwujudkan dalam praktek politik di Indonesia. Ia juga menyoroti pernyataan Puan yang menyebut "wakil rakyat harus sibuk membicarakan rakyat bukan rakyat yang sibuk membicarakan DPR" sebagai amanat yang melekat pada lembaga ini. Di satu sisi, DPR harus menjadi wadah musyawarah yang sehat. Namun, di sisi lain, realitas politik seringkali lebih banyak dipenuhi negosiasi dan perdebatan internal ketimbang prioritas rakyat.

Selain itu, DPR kerap disibukkan oleh agenda elektoral serta tarik-menarik anggaran, yang mungkin tidak sepenuhnya dipahami publik. Hairunnas mengusulkan agar DPR memprioritaskan agenda pro-rakyat, misalnya, dengan mengadakan forum konsultasi publik sebelum pengambilan keputusan penting. "Misalnya, mengadakan forum konsultasi publik yang memang mendengarkan suara masyarakat sebelum suatu kebijakan diputuskan bukan sebaliknya mendengarkan suara rakyat setelah kebijakan dijalankan," katanya.

Baca juga: Elevasi Upaya Evakuasi Korban Runtuhan Ponpes Al Khoziny

Pernyataan Maaf dan Komitmen DPR untuk Perbaikan

Pada rapat tersebut, Puan menyampaikan permintaan maaf jika kinerja DPR selama satu tahun sejak pelantikan Agustus 2024 dinilai belum optimal. "Dengan penuh kerendahan hati, atas nama seluruh anggota dan pimpinan DPR RI, kami meminta maaf kepada rakyat Indonesia apabila belum sepenuhnya dapat menjalankan tugas kami sebagai wakil rakyat secara sempurna," ujarnya.

Puan menegaskan bahwa kritik masyarakat akan menjadi bahan evaluasi untuk melakukan transformasi. "Kami akan menjadikan setiap kritik dan masukan sebagai pendorong bagi kami menyempurnakan diri dan bertransformasi lebih baik dalam memenuhi amanat rakyat," katanya. Ia juga mengimbau anggota DPR untuk selalu meningkatkan kesadaran diri, berani mendengar, dan berkomitmen tinggi demi menjaga kepercayaan rakyat.

Hairunnas menilai bahwa permintaan maaf Puan merupakan langkah langka di tradisi politik Indonesia. "Dari sisi komunikasi politik, langkah ini bisa dinilai positif karena menunjukkan kesediaan untuk mengakui kekurangan. Di sisi lain, publik tentu akan menunggu apakah permintaan maaf itu diikuti langkah nyata," ujarnya. Ia menambahkan, akuntabilitas politik tidak cukup berhenti pada pengakuan, tetapi harus dibuktikan dengan pembaruan cara kerja DPR, seperti memperbaiki legislasi, meningkatkan disiplin anggota, dan memperbaiki komunikasi publik.

Sebagai penutup, Hairunnas menyatakan bahwa ucapan Puan dapat dibaca dari dua sisi. "Di satu sisi, ia membawa pesan keterbukaan, kerendahan hati, dan kesadaran bahwa DPR belum sepenuhnya memenuhi harapan publik. Itu langkah yang perlu diapresiasi. Di sisi lain, kritik membangun adalah bahwa semua itu belum cukup jika hanya berhenti di kata-kata," ujarnya. Intinya, pelaksanaan fungsi DPR secara konsisten dan nyata menjadi faktor utama dalam membangun kepercayaan rakyat, bukan sekadar janji verbal.