BGN Rencanakan Pendekatan Baru dalam Pemantauan Gizi Nasional

Dalam upaya memperkuat pemantauan dan distribusi gizi di Indonesia, Badan Gizi Nasional (BGN) berencana mendirikan kantor layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di hampir setiap kabupaten dan kantor regional di setiap provinsi yang akan mulai beroperasi pada tahun 2026. Langkah ini diharapkan dapat mempercepat pengawasan distribusi gizi di lapangan dan memperkuat sistem pengendalian mutu program gizi nasional.

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa pendirian kantor layanan ini merupakan bagian dari upaya untuk memproses distribusi gizi secara lebih efektif dan efisien. "Kami sedang menyusun kantor layanan SPPG di hampir setiap kabupaten, dan kami juga akan membuat kantor regional di setiap provinsi untuk melakukan pemantauan dan kendali. Itu baru akan efektif tahun 2026," ujarnya dalam konferensi pers yang digelar pada Senin.

Selama ini, BGN telah melakukan pemantauan intensif terhadap berbagai kasus terkait gizi di seluruh daerah. Data yang dihimpun menunjukkan bahwa proses pengawasan BGN bahkan lebih terperinci dibandingkan informasi yang beredar di media massa. "Laporan yang saya sajikan di tiga wilayah mengenai kasus itu sudah kami pantau sejak tanggal 6 Januari. Jadi itu data yang lengkap, nanti bisa lihat silakan dari mulai tanggal 6 sampai hari ini," terang Dadan.

Selain itu, organisasi ini rutin berkoordinasi dengan seluruh satuan pelayanan SPPG yang telah beroperasi di berbagai daerah. Dengan penguatan struktur organisasi yang sedang berlangsung, BGN berupaya meningkatkan efisiensi pemantauan gizi nasional. "Namun, agar pemantauan lebih efisien, organisasi terus dikembangkan," tambah Dadan.

Dadan mengakui bahwa sebagai lembaga yang relatif baru, BGN masih dalam proses penguatan internal dan pembangunan kelembagaan. Namun, mengingat target-target nasional yang harus dicapai, pembangunan organisasi dilakukan secara paralel dengan upaya memenuhi sasaran gizi yang telah ditetapkan pemerintah. "Perlu diketahui bahwa BGN ini badan baru. Sebetulnya untuk mengukuhkan organisasi butuh waktu, tetapi karena kita dikejar target, jadi kita balapan melengkapi organisasi dengan mengejar target. Utamanya adalah bagaimana target bisa dipenuhi," ujarnya.

Hingga saat ini, pemerintah menyatakan bahwa sebanyak 22,7 juta masyarakat di seluruh Indonesia telah menerima manfaat dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang dilayani oleh 7.644 SPPG atau dapur MBG. Target penyaluran program ini adalah mencapai 82,9 juta penerima pada kuartal keempat tahun 2025.

Dengan langkah-langkah tersebut, pemerintah berharap program ini dapat menjangkau seluruh masyarakat yang membutuhkan sekaligus memastikan distribusi dan pemantauan gizi berjalan secara optimal sesuai target nasional.