Cak Imin Tekankan Evaluasi dan Penyelesaian Kasus Keracunan MBG

Jakarta - Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar, atau yang akrab disapa Cak Imin, meminta Badan Gizi Nasional (BGN) segera menyelesaikan berbagai persoalan terkait insiden keracunan dalam program Makanan Bergizi Gratis (MBG).

Dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (24/9/2025), Cak Imin menegaskan pentingnya menyelesaikan masalah secara cepat dan efektif. "Tentu saya minta kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk benar-benar menuntaskan problem-problem yang nyata-nyata ada. Nanti kita tunggu," ujarnya.

Evaluasi Insiden Keracunan dan Upaya Perbaikan Sistem

Menurut Menko Pemberdayaan Masyarakat tersebut, setiap insiden keracunan harus menjadi bahan evaluasi otomatis untuk meningkatkan sistem pelaksanaan program di masa mendatang. "Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," tutur Cak Imin.

Ia juga menegaskan bahwa program MBG tidak akan dihentikan. "Tidak ada. Tidak ada rencana penyetopan. Saya belum mendengar. Tapi nanti tanya saja, tidak ada," tegasnya.

Lebih lanjut, Cak Imin menyebut DPR akan melakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program berjalan lebih baik dan kasus keracunan tidak terulang kembali. "DPR pasti akan melakukan evaluasi agar sistem laksananya betul-betul tidak ada yang keracunan," jelasnya.

Baca juga: KAI Gelar Malam Jejak Abadi untuk Pensiunan Terhormat

Pengembangan SOP Baru dan Peran BGN

Ketika ditanya mengenai kemungkinan penerapan standar operasional prosedur (SOP) baru di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), Cak Imin mengaku tidak mengetahui secara pasti karena hal itu bukan dalam bidang koordinasinya. "Saya nggak tahu. Itu bukan koordinasi bidang saya sih ya. Tapi intinya kami mendukung untuk melakukan perbaikan pelaksanaan dan problem-problem diatasi dengan cepat," katanya.

Selain itu, terkait pengelolaan MBG di beberapa daerah yang diserahkan ke pihak sekolah, Cak Imin menyebut tanggung jawab penuh berada di bawah BGN. "Ya itu terserah ya BGN. Saya tidak memiliki kewenangan, mereka lebih tahu," ujarnya.

Baca juga: Cak Imin Ungkap Tantangan dan Harapan di Kabinet Merah Putih

Statistik Kasus Keracunan dan Perkembangan Terbaru

Sebelumnya, program MBG kembali mendapatkan sorotan dan kritikan karena meningkatnya jumlah kasus keracunan di berbagai daerah. Berdasarkan data dari Badan Gizi Nasional (BGN), sejak Januari hingga 22 September 2025, tercatat 4.711 kasus keracunan yang diduga terkait dengan konsumsi makanan dari program MBG. Wilayah Jawa menjadi daerah dengan angka tertinggi.

Data membagi kasus keracunan tersebut ke dalam tiga wilayah, yaitu Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyampaikan dalam konferensi pers di Jakarta, bahwa "Jadi total catatan kami itu ada sekitar 4.711 porsi makan yang menimbulkan gangguan kesehatan."

Dia menambahkan bahwa seluruh data kasus keracunan ini menunjukkan perlunya evaluasi mendalam untuk mencegah insiden serupa di masa mendatang.