Jakarta - Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) melalui wakil ketuanya dari Fraksi PKB, Cucun Ahmad Syamsurijal, menegaskan komitmennya dalam memperjuangkan reformasi agraria yang mengutamakan redistribusi lahan bagi petani kecil, terutama yang termasuk dalam golongan desil 1 yang memiliki tingkat kesejahteraan terendah. Komitmen ini disampaikan bertepatan dengan peringatan Hari Tani Nasional 2025 yang digelar di Gedung DPP PKB Jakarta Pusat pada Rabu (24/9/2025).
Cucun menyatakan bahwa kesejahteraan petani akan menjadi salah satu fokus pembahasan di parlemen, dengan menjanjikan bahwa isu ini akan masuk ke dalam agenda legislasi. Ia menambahkan bahwa Menteri Koordinator (Menko) Muhaimin Iskandar telah menyampaikan bahwa minimal setiap petani seharusnya memiliki lahan seluas dua hektar untuk meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan mereka.
Lebih lanjut, Cucun menjelaskan bahwa DPR bersama pemerintah sedang melakukan sinkronisasi antara program yang ada, termasuk konsorsium pembaruan agraria, agar seluruh program tersebut tidak hanya berhenti di atas kertas. Ia menegaskan langkah nyata harus dilakukan di lapangan agar hak-hak petani dapat terpenuhi secara lebih konkret.
Salah satu langkah utama yang menjadi perhatian adalah rencana redistribusi lahan negara seluas minimal 1,7 juta hektar kepada petani kecil. Cucun berharap proses redistribusi ini dapat berjalan lancar dan mendapatkan dukungan penuh. Ia menegaskan, tidak perlu lagi mencari lahan baru, tetapi fokus pada pengembalian status lahan yang sudah dikuasai negara kepada para petani untuk memperkuat hak atas tanah mereka.
“Dengan kepemilikan lahan yang memadai, petani bisa lebih produktif dan meningkatkan kesejahteraan,” ujarnya.
Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Cucun Ahmad Syamsurijal
Cucun juga mengkritisi ketidakkonsistenan data terkait lahan baku pertanian yang selama ini diperoleh dari berbagai kementerian seperti Kementerian Pertanian, Agraria dan Tata Ruang, serta Kehutanan. Ia mengungkapkan bahwa DPR akan menginisiasi pembuatan peta tunggal (one map) dan data tunggal (one data) Indonesia guna memastikan kebijakan agraria lebih akurat dan tepat sasaran.
Salah satu indikator yang menunjukkan permasalahan di sektor pertanian adalah rendahnya nilai tukar petani (NTP) yang saat ini jauh di bawah asumsi yang ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Cucun menegaskan bahwa hal ini menunjukkan posisi petani yang masih sangat rentan dan membutuhkan perhatian serius dari negara.
Dia menambahkan bahwa perjuangan DPR tidak sebatas pada peningkatan produksi pangan, tetapi juga mengenai martabat sosial dan keadilan bagi petani. "Kita perjuangkan hak-hak para petani yang misalkan sekarang (ada) kesenjangan sosial, padahal para petani ini bukan hanya konsepnya meningkatkan produksi tetapi juga martabat sosial," ujarnya.
Dalam upaya mewujudkan cita-cita tersebut, DPR berkomitmen melakukan berbagai langkah strategis guna memastikan petani tidak hanya memperoleh akses lahan tetapi juga mendapatkan pengakuan hak asli atas tanah mereka, sehingga bisa meningkatkan kesejahteraan dan keberlangsungan hidupnya secara lebih adil dan berkelanjutan.
Tags: Politik Indonesia reforma agraria petani kecil redistribusi lahan kesejahteraan petani
