Jakarta - Wakil Ketua Komisi X DPR, Lalu Hadrian Irfani, mengimbau Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Abdul Mu'ti, untuk berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional (BGN) guna menanggapi tingginya angka keracunan yang dialami siswa dari program Makan Bergizi Gratis (MBG). Lalu menyampaikan keprihatinannya terhadap banyaknya pelajar yang menjadi korban keracunan, menyoroti pentingnya aspek kesehatan dan keselamatan siswa.
Dalam sebuah pernyataan kepada wartawan, Rabu, Lalu menegaskan bahwa program MBG bertujuan utama meningkatkan gizi dan kesehatan pelajar. Namun, kenyataannya belakangan menunjukkan adanya permasalahan pengelolaan dan pengawasan yang menyebabkan siswa menjadi korban keracunan makanan.
"Kesehatan dan keselamatan siswa harus ditempatkan di atas segalanya. Program ini memang lahir dari niat baik untuk memperbaiki asupan gizi anak-anak kita, tetapi pelaksanaannya tidak boleh mengorbankan keselamatan mereka. Kita harus belajar dari kasus ini dan segera melakukan evaluasi menyeluruh," ujarnya.
Selain itu, Lalu meminta pihak terkait agar segera melakukan koordinasi dan evaluasi menyeluruh dari hulu ke hilir, termasuk pengawasan di dapur dan standar higienitas makanan. Ia menegaskan bahwa pengelola dapur MBG dan pihak sekolah perlu diawasi ketat untuk memastikan setiap makanan yang disajikan memenuhi standar gizi dan kebersihan yang ketat.
Pemerintah juga disarankan untuk meningkatkan kualitas menu MBG sebelum meluas ke lebih banyak daerah, karena program ini diyakini sebagai salah satu langkah strategis jangka panjang dalam meningkatkan kualitas hidup dan kesehatan anak Indonesia.
Jumlah siswa keracunan massal usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (22/9/2025), terus bertambah hingga mencapai 63 orang.
"Kita mendukung penuh program MBG karena tujuannya baik. Namun pemerintah harus memperbaiki desain kebijakan ini agar tidak ada lagi ribuan anak yang jatuh sakit. Setiap nyawa dan kesehatan anak-anak bangsa jauh lebih penting daripada sekadar target pencapaian angka program," tambah Lalu.
Sementara itu, Kepala Staf Kepresidenan, M Qodari, mengungkapkan data dari Badan Gizi Nasional, Kementerian Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), menunjukkan bahwa lebih dari 5.000 siswa tercatat mengalami keracunan akibat program ini.
"(Data) dari Kemenkes, 60 kasus dengan 5.207 penderita, data 16 September. Kemudian BPOM, 55 kasus dengan 5.320 penderita, data per 10 September 2025," ujar Qodari di Istana Negara, Jakarta, Senin.
Qodari menyebutkan bahwa Jawa Barat merupakan provinsi dengan kasus terbanyak, terutama selama bulan Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa faktor utama penyebab keracunan meliputi higienitas makanan, suhu makanan, pengolahan yang tidak sesuai standar, kontaminasi silang dari petugas, serta indikasi alergi pada penerima manfaat.
Qodari menambahkan, untuk menekan kasus keracunan MBG secara signifikan, setiap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) harus memiliki sertifikasi resmi, seperti Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi dari Kemenkes, sebagai langkah preventif.
Tags: Pengawasan Makanan Kesehatan Anak evaluasi program MBG Keracunan
