Victoria, Seychelles — Pemilihan umum di Seychelles, yang berlangsung antara 25 dan 27 September, menjadi momen penting dalam menentukan arah negara kepulauan ini yang terkenal sebagai destinasi wisata mewah dan salah satu negara terkecil di Afrika, baik dari segi luas wilayah maupun jumlah penduduk. Meski demikian, negara ini tercatat sebagai salah satu yang paling makmur di kawasan Afrika berdasarkan pendapatan domestik per kapita.
Dalam pemilu ini, warga negara akan memilih presiden dan parlemen baru, dengan harapan mempertahankan atau mengubah arah pemerintahan yang ada. Kandidat utama yang bersaing adalah Wavel Ramkalawan, seorang pendeta Anglikan sekaligus politisi yang berhasil menjadi pemimpin oposisi pertama sejak 1976 yang mengalahkan partai penguasa saat mencalonkan diri untuk keenam kalinya pada 2020. Bersama partainya, Linyon Demokratik Seselwa (LDS), Ramkalawan fokus pada agenda pemulihan ekonomi, pembangunan sosial, dan pelestarian lingkungan.
Kandidat dan Sistem Pemilihan
Ramkalawan berusaha mempertahankan posisi presiden yang dipegangnya saat ini, sementara lawannya yang signifikan adalah Patrick Herminie dari Partai Seychelles Bersatu (US). Herminie sendiri adalah anggota parlemen veteran dari partai penguasa yang telah lama berkuasa dan pernah menjabat sebagai Ketua Majelis Nasional dari 2007 hingga 2016. Pemilihan presiden diselenggarakan dengan masa jabatan lima tahun, dan jika tidak ada kandidat yang meraih lebih dari 50 persen suara, maka akan diadakan pemilihan ulang antara dua calon teratas.
Masalah Narkoba dan Dampaknya
Seychelles selama ini dikenal sebagai titik transit utama narkoba, dan menurut laporan PBB tahun 2017, negara ini menghadapi peningkatan krisis narkotika. Pada 2023, indeks Kejahatan Terorganisasi Global mencatat bahwa Seychelles memiliki salah satu tingkat kecanduan heroin tertinggi di dunia. Perkiraan dari APDAR menyebutkan bahwa sekitar 6.000 dari 120.000 penduduknya menggunakan narkoba, meskipun analis independen menyatakan angka tersebut bisa mendekati 10%.
Para pengkritik menilai bahwa Ramkalawan gagal secara signifikan dalam upayanya mengatasi penyebaran narkoba, sementara catatan Herminie sebagai ketua Badan Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba dan Rehabilitasi (APDAR) selama 2017-2020 juga menuai sorotan, terutama karena tingkat kecanduan tetap tinggi selama masa jabatannya.
Menurut Gerald Edwin Julie, mantan manajer program di APDAR, “APDAR hanyalah alat politik. (Herminie) sama sekali tidak memiliki pengetahuan tentang kecanduan narkoba ketika dia diangkat.”
President Wavel Ramkalawan of the Republic of Seychelles and presidential candidate for Linyon Demokratik Seselwa delivers a speech at a campaign rally at Freedom Square in Victoria, Seychelles, Sunday, Sep. 21, 2025. (AP Photo/Emilie Chetty)ASSOCIATED PRESS
Baca juga: U.K. dan Prancis Terapkan Program Pengembalian Migran Pertama
Tantangan Lingkungan dan Isu Kedaulatan
Selain masalah narkoba, Seychelles menghadapi tantangan lingkungan yang serius. Sebagai negara kepulauan yang tersebar di sekitar 115 pulau di Samudra Hindia, negara ini dikenal sebagai destinasi wisata mewah dan pelopor dalam perjalanan berkelanjutan. Akan tetapi, kekayaan ini diiringi pula risiko besar dari perubahan iklim, termasuk kenaikan permukaan air laut yang menjadi ancaman utama.
Beberapa hari sebelum pemilihan, aktivis mengajukan gugatan konstitusional terhadap pemerintah, menentang keputusan leasing jangka panjang sebagian Pulau Assomption kepada perusahaan Qatar untuk pembangunan hotel mewah. Mereka menilai perjanjian ini berpotensi merugikan kedaulatan dan kesejahteraan jangka panjang negara, terutama karena adanya kekhawatiran terhadap transparansi dan pengawasan dari masyarakat serta kelompok lingkungan.
“Pengembangan hotel di Assomption dipenuhi kontroversi,” kata Victoria Duthil, ilmuwan dan warga lokal yang mengajukan gugatan tersebut. “Gambar terbaru tentang penampakan kura-kura yang terluka dan pengerukan yang dilakukan menunjukkan seberapa mendesaknya situasi ini.”
Baca juga: Anggota Parlemen Jerman Bawa Bayi Saat Berpidato, Tekan Normalisasi Kehidupan Keluarga di Politik
Isu Korupsi dan Transparansi
Seychelles, meski memimpin indikator pembangunan di Afrika dan memiliki tingkat korupsi terendah di kawasan Sub-Sahara menurut Indeks Persepsi Korupsi terbaru, masih menyimpan luka sejarah panjang terkait praktik korupsi selama rezim Presiden France-Albert Rene yang berkuasa selama lebih dari tiga dekade hingga 2004. Ketegangan mengenai transparansi juga kembali mencuat menjelang pemilu, dengan calon presiden Kisna Louise yang sedang diselidiki secara hukum dan calon lainnya, Maarco Francis, yang diduga memalsukan gelar universitasnya.
Seorang pengusaha lokal, Jean Paul Morel, menyatakan, “Kebanyakan politisi memiliki masa lalu yang membantu teman dan keluarga mereka. Tidak ada calon yang benar-benar baik.”
Pemilu di Seychelles menyorot ketimpangan dan tantangan besar yang harus dihadapi negara ini demi menjaga stabilitas politik dan ekonomi, serta memastikan keberlanjutan pelestarian alam yang menjadi kebanggaan nasional.
A supporter wears a hat pinned with the symbols of the Seychelles National Party, a former opposition political party, during a campaign rally at Freedom Square in Victoria, Seychelles, Sunday, Sep. 21, 2025. (AP Photo/Emilie Chetty)ASSOCIATED PRESS
President Wavel Ramkalawan of the Republic of Seychelles and presidential candidate for Linyon Demokratik Seselwa delivers a speech at a campaign rally at Freedom Square in Victoria, Seychelles, Sunday, Sep. 21, 2025. (AP Photo/Emilie Chetty)ASSOCIATED PRESS
Tags: politik internasional Kedaulatan Seychelles pemilihan umum krisis narkoba masalah lingkungan
