Rabu, 13 Agustus 2025, di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, suhu panas tidak menyurutkan langkah puluhan ribu warga yang turun ke jalan menggelar aksi demonstrasi menuntut penolakan kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Mereka secara tegas menuntut keadilan dan menyuarakan ketidakpuasan terhadap kebijakan Bupati Pati, Sadewo.
Dalam suasana yang memanas, massa hampir tak terkendali. Meski Bupati berusaha menenangkan massa dari atas mobil, ketegangan justru semakin meningkat ketika massa melempari batu ke arah pemimpin daerah dan aparat yang mencoba mengimbau ketenangan. Bahkan, aksi massa berbalas serangan terhadap aparat kepolisian, yang berupaya mengendalikan situasi, malah menjadi sasaran amukan massa. Kapolsek Pati, Iptu Heru Purnomo, mengalami luka akibat dihajar massa yang semakin brutal, menandai puncak kekerasan yang terjadi.
Insiden di Pati bukanlah kejadian tunggal. Rangkaian aksi serupa terjadi di berbagai daerah, di mana kantor polisi diserang dan dibakar. Fenomena ini menunjukkan adanya ketidakpercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum yang selama ini dianggap tidak mampu menjalankan fungsi utamanya secara penuh integritas.
Ini bukanlah peristiwa kebetulan, melainkan cerminan dari akumulasi ketidakpuasan yang begitu lama terpendam. Banyak kejadian di masa lalu yang memperlihatkan adanya distorsi dan pelanggaran yang dilakukan aparat kepolisian. Mulai dari keterlibatan dalam perdagangan narkotik, praktik pembunuhan terencana terhadap anggota komunitas tertentu, hingga kekerasan terhadap aktivis dan tokoh masyarakat.
Meski lembaga Polri pernah berupaya melakukan reformasi internal dengan membentuk tim khusus, langkah tersebut dianggap belum mampu menyentuh akar masalah integritas dan profesionalisme aparat. Reformasi yang dilakukan lebih bersifat rekonsiliasi internal, bukan substansi perubahan mendasar yang mampu membangun kembali kepercayaan publik.
Sekarang, tekanan dari masyarakat dan situasi yang semakinmemanas mendorong Presiden Prabowo Subianto untuk mengambil langkah serius, yaitu membentuk tim reformasi yang berasal dari tokoh-tokoh independen dan berpengalaman. Tim ini diharapkan mampu melakukan investigasi menyeluruh terhadap berbagai praktik korupsi, penyimpangan, dan praktik yang merusak citra Polri, termasuk sistem setoran dari bawah ke atas yang berpotensi memicu korupsi dan perekrutan tidak transparan.
Selain itu, yang menjadi fokus utama adalah membongkar praktik rekruitmen yang diduga banyak dilakukan melalui sistem bazar, di mana kriteria meritokrasi sering diabaikan dan uang serta kekuasaan justru menjadi faktor penentu penerimaan anggota. Kondisi ini mengakibatkan tingkat integritas aparat polisi tidak lagi dapat diandalkan dan mengikis kepercayaan masyarakat secara perlahan, bahkan secara cepat.
Fenomena ini memicu keprihatinan serius, terutama dari masyarakat yang sejak lama mengharapkan kehadiran sosok polisi yang berintegritas ala Hoegeng Iman Santoso, yang dikenal sebagai simbol kejujuran dan keadilan dalam lembaga kepolisian. Mereka berharap, di masa depan, polisi mampu menjadi penjaga keamanan dan keadilan yang kredibel dan berwibawa, bebas dari praktik korupsi dan penyimpangan.
Berbagai pengalaman empiris menunjukkan bahwa masih banyak potensi kejahatan dan praktik corruption yang berlangsung di dalam tubuh Kepolisian, mulai dari pengaturan sistem perizinan, suap, hingga kriminalisasi yang didorong motif uang. Kasus penahanan yang tidak berdasar dan tidak melalui proses klarifikasi yang memadai menjadi bukti bahwa reformasi harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan.
Tim reformasi diharapkan mampu mengungkap siapa sesungguhnya dalang di balik berbagai praktik ilegal yang selama ini tersembunyi. Data dan investigasi terhadap personel maupun perwira yang terlibat dalam sektor pertambangan dan sektor-sektor industri lainnya perlu didata ulang secara rinci sebagai bagian dari upaya pembersihan internal dan memperkuat citra institusi.
Di sisi lain, reformasi juga harus memfokuskan pada perbaikan sistem pemasangan dan pencabutan police lane, termasuk mengatur biaya dan mekanisme transparan yang dapat dipertanggungjawabkan. Selama ini, keberadaan police lane sering menjadi sumber praktik korupsi dan penyalahgunaan kekuasaan.
Harapan masyarakat akan kehadiran polisi yang jujur dan berintegritas terus menggelorakan semangat reformasi. Mereka berharap, suatu saat nanti Indonesia mampu memiliki sosok polisi seperti inspektur Malone dalam film 'The Untouchables', yang dengan keberanian dan ketegasan mampu memberantas kejahatan serta menegakkan hukum secara adil dan profesional.
Inspektur Malone menasihati kepala penyidik, Elliot Ness, agar selalu berpegang pada prinsip kejujuran dan keberanian dalam menghadapi kejahatan. Ia berkata, “Menggulung Al Capone, caranya, bila ia mencabut belati, maka kamu harus mencabut pistol. Bila ia mengirim kamu ke rumah sakit, kamu harus mengirimnya ke kuburan. Dan yang penting, jangan pernah percaya siapa pun di jajaranmu. Semuanya penuh soal.”
Semoga prinsip-prinsip tersebut dapat diadopsi dan dijadikan pedoman oleh tim reformasi Polri di masa depan, sebagai langkah awal mengembalikan kepercayaan publik dan memperkuat komitmen lembaga penegak hukum untuk menjalankan tugas secara bersih dan profesional.
Tags: Reformasi Polri Kepolisian Indonesia Polri Korupsi Keamanan Nasional
