Presiden Moldova Maia Sandu memperingatkan bahwa kemerdekaan dan masa depan Eropa negara tersebut berada dalam bahaya, menyusul penangkapan puluhan orang yang diduga terlibat dalam rencana menimbulkan kekacauan kekerasan, yang diduga didukung oleh Moskow.
Menjelang pemilihan parlemen yang penting hari Minggu, aparat kepolisian Moldova mengumumkan telah menyita senjata dan bahan peledak dari berbagai lokasi di seluruh negeri.
Polisi mengklaim bahwa sejumlah dari 74 tersangka sempat melakukan perjalanan ke Serbia untuk mengikuti pelatihan dengan instruktur Rusia, termasuk dalam hal kepemilikan senjata api.
Dalam pidatonya kepada rakyat, Presiden Sandu menuding Kremlin menggelontorkan "ratusan juta euro" ke Moldova dengan tujuan memicu kekerasan serta menyebarkan misinformasi dan ketakutan.
"Kremlin percaya bahwa kita semua bisa dibeli. Bahwa kita terlalu kecil untuk dilawan. Bahwa kita bukan negara, hanya sebuah wilayah," ujar Sandu, menyoroti keterlibatan Rusia pada tingkat tertinggi.
"Namun Moldova adalah rumah kami. Dan rumah kami tidak untuk dijual."
Kelompok pro-Rusia menuduh Sandu berusaha mengintimidasi mereka dan mempengaruhi hasil pemilihan.
Sandu juga mengimbau para pendukungnya untuk datang ke TPS dan memberikan suaranya hari Minggu nanti dalam sebuah pemilihan di mana kekuatan pro-Rusia diperkirakan akan mengguncang status quo pro-Uni Eropa. Mayoritas di parlemen dimiliki oleh Partai Aksi dan Solidaritas (PAS) yang dipimpin Sandu, yang berisiko kehilangan dukungan.
Bagi Sandu, tingkat partisipasi yang tinggi, terutama dari diaspora, adalah kunci utama.
Moldova menyatakan kemerdekaannya setelah Uni Soviet runtuh lebih dari 30 tahun lalu, namun negara ini masih memiliki populasi penutur bahasa Rusia yang cukup besar. Wilayah separatis Transnistria, yang didukung Moscow, tetap menjadi kediaman pasukan Rusia.
Baca juga: IDF Rampungkan Lingkaran di Gaza, Situasi Masih Dinamis
Menghadapi Ancaman dan Intervensi Rusia
Sejak bertahun-tahun, pengaruh Moskow tetap kuat dalam politik Moldova. Namun di bawah kepemimpinan Presiden Sandu, negara ini mulai menjalin dialog untuk bergabung dengan Uni Eropa, bahkan mengadakan referendum tahun lalu di mana pemilih menyetujui pencantuman tujuan bergabung dengan blok tersebut dalam konstitusi.
Referendum tersebut merupakan inisiatif dari Sandu sendiri, sebagai usaha untuk menegaskan jalur Moldova menuju keanggotaan UE. Hasilnya, suara 'ya' hanya unggul tipis, yakni 50,4% berbanding 49,5%. Sayangnya, referendum ini tercoreng oleh bukti-bukti pergolakan Rusia, termasuk penyelundupan dana untuk membeli suara.
Sebagian besar uang yang dikirimkan diduga tidak terdeteksi, sekitar 10-15% dari total, dan dalam negara kecil seperti Moldova, setiap suara sangat berarti. Sergiu Panainte, deputi direktur German Marshall Fund di Bucharest, mengatakan, "Dengan 200.000 suara, segalanya bisa diubah: cukup lihat referendum UE di Oktober lalu, yang dimenangkan dengan selisih sangat tipis." Ia menambahkan, "Denda yang sekarang dikenakan bagi mereka yang menjual suara memang besar, tapi tetap ada orang yang bersedia melakukannya."
Serangan siber dan operasi campuran Rusia menjadi bagian besar dari tantangan terhadap pemerintahan Sandu, namun bukan satu-satunya. Para lawan kritik menganggap pemerintah belum cukup tegas dalam memberantas korupsi, dan di daerah berbahasa Rusia seperti Gagauzia, banyak warga berpandangan bahwa Moldova seharusnya berinteraksi dengan Moskow dan tidak "mengadudomba".
Sandu dan pendukungnya sangat berbeda pandangan, terutama sejak Rusia melancarkan invasi skala penuh ke Ukraina tahun lalu. Ia kemudian beralih secara tegas ke arah Eropa sebagai satu-satunya penjamin keamanan dan kedaulatan negaranya.
Penangkapan polisi terbaru menunjukkan bahwa Moskow belum menyerah. Selain itu, laporan terkini dari media Bloomberg mengungkapkan dokumen yang menguraikan rencana Rusia secara luas untuk menyulut kerusuhan dan memutarbalikkan hasil pemilu. Layanan intelijen asing Rusia, SVR, mengeluarkan pernyataan yang meniru apa yang disampaikan Moldova, mengklaim bahwa negara-negara Eropa sendiri berencana melakukan "pemalsuan terbuka" terhadap hasil pemilihan hari Minggu untuk memicu protes.
SVR bahkan memperingatkan bahwa UE dapat melakukan "serangan bersenjata dan pendudukan de facto" Moldovadengan mengklaim palsu bahwa tentara UE sedang dikerahkan di sana. Sergiu Panainte memperingatkan, "Ini adalah Rusia yang secara terbuka merencanakan Plan B. Jika PAS memperoleh mayoritas, itu berarti mereka (Rusia) akan resort ke kekerasan dan serangan palsu. Ini adalah opsi yang sedang mereka siapkan."
