Prabowo Serukan Tolak Doktrin Kekuatan di Sidang PBB

Jakarta - Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, mengajak para pemimpin dunia dan delegasi dalam Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) untuk menolak pemikiran bahwa kekuatan harus selalu diutamakan. Dalam pidatonya di Gedung Sekretariat PBB di New York, AS, pada Selasa, ia menegaskan bahwa kehadiran PBB harus berfungsi untuk menghapuskan doktrin tersebut.

Prabowo menyampaikan, "Yang kuat melakukan apa yang mereka bisa. Yang lemah menanggung apa yang harus mereka tanggung. Kita harus menolak doktrin ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa ada untuk menolak doktrin ini." Ia menekankan pentingnya keadilan sosial dan keberpihakan terhadap negara-negara yang lebih lemah, sembari mengingatkan bahwa kekuasaan tidak selalu mencerminkan kebenaran.

"Kita harus membela semua yang kuat dan yang lemah. Yang kuat belum tentu benar. Yang benar harus benar," tambahnya.

Selain menyuarakan posisi strategis tersebut, Prabowo juga memaparkan situasi di Indonesia yang saat ini dinilai semakin bebas dari ancaman kelaparan dan kemiskinan ekstrem, berkat peran aktif PBB yang selama ini memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan. "Karena bertahun-tahun yang lalu, PBB ini memilih untuk mendengarkan dan menegakkan keadilan sosial dan ekonomi. Kita tidak akan pernah lupa," ungkapnya.

Lebih jauh, Presiden mengingatkan pentingnya perhatian internasional terhadap isu Palestina, mengimbau negara-negara agar tidak tinggal diam. "Hari ini, kita tidak boleh diam sementara rakyat Palestina ditiadakan keadilan dan legitimasi yang sama di aula ini," ujarnya, disambut tepuk tangan dari para delegasi dan pejabat yang hadir.

Dalam sesi tersebut, Prabowo menjadi presiden ketiga yang berpidato setelah Presiden Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden AS, Donald Trump. Sidang Majelis Umum ke-80 PBB sendiri dibuka dengan pidato dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, diikuti oleh Presiden Sidang Umum, Annalena Baerbock. Tema utama sesi ini adalah "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights”.