Dalam upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri, Ketua DPR Puan Maharani menegaskan pentingnya keberhasilan reformasi yang menyentuh berbagai aspek, termasuk budaya organisasi, pola rekrutmen, dan integritas aparat di lapangan.
Puan menyampaikan bahwa reformasi kepolisian harus mampu membawa kepercayaan publik meningkat, yang menjadi ukuran keberhasilan nyata dari langkah-langkah yang diambil. Ia menambahkan, "Reformasi harus membawa Polri semakin dipercaya publik. Itu ukuran keberhasilan yang sebenarnya."
Menurut politikus dari PDI-P ini, reformasi Polri tidak cukup sebatas wacana jika tidak diikuti oleh perubahan menyeluruh. Ia menegaskan, perbaikan di tubuh kepolisian harus dilakukan secara menyeluruh, tidak setengah-setengah, dan mencakup perubahan internal maupun eksternal.
"Transformasi dari dalam sampai keluar harus dilakukan untuk perbaikan yang sebaik-baiknya, yang bermanfaat bagi bangsa dan negara. Siapapun boleh saja memberikan masukan, asal semangatnya sama: untuk perbaikan bangsa dan negara," tegas Puan.
Reformasi ini dinilai sangat penting mengingat peran Polri sebagai institusi hukum yang langsung berinteraksi dengan masyarakat dalam menjaga keamanan dan stabilitas nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan reformasi Polri perlu diawasi secara berkelanjutan sebagai agenda jangka panjang.
Sementara itu, mantan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD menguraikan tiga aspek utama yang harus diperbaiki dalam rangka penegakan hukum, yakni aturan, aparat, dan budaya.
Dalam diskusinya dengan sejumlah elite Polri, Mahfud menyebutkan evaluasi terkait struktur, kultur, dan instrumen. Ia menyatakan struktur Polri sudah selesai dan lepas dari TNI, sesuai dengan regulasi yang berlaku.
Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal menerima audiensi Majelis Mujadalah Kiai Kampung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (4/9/2025).
"Nah struktural ini udah jadi, enggak ada masalah. Polri kan sudah lepas dari TNI, itu kan strukturnya sudah selesai dan ada sudah undang-undang yang mengatur," ujar Mahfud dalam kanal Youtube Mahfud MD Official, Selasa.
Ia juga menilai banyak aturan terkait kepolisian yang saat ini sudah cukup baik. Masalah utama terletak pada kultur dan budaya dalam tubuh Polri.
"Masalahnya kultural ini, polisi ini kehilangan kultur, budaya pengabdian. Nah sehingga saya enggak banyak yang perlu dirombak, karena aturan apapun yang dicari tentang Polri yang bagus itu gimana sih? sudah ada semua di undang-undang," tambah Mahfud.
Kultur buruk yang berkembang dalam tubuh Polri, menurut Mahfud, berkontribusi pada ketidakpercayaan masyarakat dan tidak adanya meritokrasi di institusi tersebut. Ia menyebut bahwa sikap dan budaya ini menyebabkan orang-orang baik sulit meraih posisi, karena kedekatan dengan pimpinan atau membayar dianggap sebagai syarat utama.
Mahfud mengungkapkan kesediaannya untuk bergabung dalam tim reformasi Polri yang akan dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto. Kesediaannya ini disampaikan langsung kepada Sekretaris Kabinet, Teddy Indra Wijaya, pada Selasa, setelah diskusi yang melibatkan banyak pihak.
"Saya hanya menyampaikan konfirmasi satu hal bahwa saya menyetujui seluruh rencana Pak Prabowo untuk reformasi dan saya bisa ikut membantu dalam tim reformasi Polri," ujarnya.
Tags: Reformasi Polri Penegakan Hukum Kepercayaan Publik Budaya Organisasi
