Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan perlunya penyelidikan mendalam terkait kasus keracunan massal siswa di berbagai daerah setelah mereka menyantap menu makan bergizi gratis (MBG).
Menurutnya, investigasi ini penting untuk memastikan penyebab kejadian, apakah disebabkan oleh kelalaian dalam proses penyajian makanan atau adanya motif sengaja.
Kata Dasco saat ditemui di Gedung DPR pada Kamis (25/9/2025), "Kita juga meminta kepada APH untuk juga ikut melakukan investigasi lapangan, untuk kemudian membedakan mana yang benar-benar keracunan, kelalaian, mana yang kemudian ada hal-hal yang mungkin ya sengaja begitu kan."
Lebih jauh, Dasco mengingatkan peran Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani kasus ini secara serius dan menyarankan agar semua pihak memberi kesempatan bagi BGN melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program MBG.
"Kita turut prihatin terhadap soal kejadian-kejadian makan MBG, yang saat ini terjadi di beberapa tempat. Nah, tentunya kita meminta kepada BGN untuk menyikapi hal ini dengan serius," ujarnya.
"Untuk itu kita kasih kesempatan kepada BGN untuk mengadakan evaluasi. Evaluasi yang dianggap perlu, sehingga program yang seharusnya dapat berjalan dengan baik ini kembali menjadi baik," imbuh Dasco.
Wakil Ketua DPR ini menegaskan DPR melalui Komisi IX akan mengawasi proses evaluasi yang dilakukan Badan Gizi Nasional, termasuk memberikan masukan dan saran agar program berjalan optimal dan aman.
"Komisi teknis di DPR juga sudah mungkin mengikuti perkembangan, dan tentunya komisi terkait mungkin akan mengambil langkah-langkah juga yang dianggap perlu untuk perbaikan dan evaluasi dari MBG. Ini supaya kemudian tertata dengan rapi dan tidak terjadi lagi hal yang tidak diinginkan," jelasnya.
Menurut data dari BGN hingga 22 September 2025, terdapat 4.711 kasus keracunan yang terjadi akibat konsumsi MBG. Wilayah Jawa termasuk wilayah yang paling banyak mengalami kasus tersebut, dengan data terbagi menjadi tiga wilayah: Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus.
Kepala Badan Gizi Nasional, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa sejumlah faktor menjadi penyebab keracunan, mulai dari ketidakmampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) memasak dalam porsi besar, hingga pergantian supplier bahan baku.
Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, membuka kemungkinan sanksi hukum terhadap SPPG atau dapur MBG yang terbukti lalai sehingga menyebabkan keracunan, termasuk melibatkan Kepolisian dalam penyelidikan.
"Bisa jadi karena kami dalam investigasi juga melibatkan Kepolisian," ujar Nanik kepada Kompas.com, Kamis (25/9/2025).
Baca juga: Kasus Keracunan Program Makan Bergizi di Ketapang Terungkap
Keberlanjutan Program MBG dan Evaluasi Nasional
Kelangsungan program MBG ditegaskan tetap berjalan, tidak ada rencana penghentian dari pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Wakil Menteri Sekretaris Negara (Wamensesneg) Juri Ardiantoro dan Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Muhaimin Iskandar.
"Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," ucap Muhaimin saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, Rabu (24/9/2025).
Ia menjelaskan bahwa fokus utama pemerintah saat ini adalah melakukan evaluasi menyeluruh terhadap program MBG, bukan menghentikannya secara total, melainkan memperbaiki tata kelola dan pelaksanaan program.
Persamaan pandangan juga disampaikan oleh Juri Ardiantoro yang menyebutkan bahwa tidak perlu diberhentikan sepenuhnya. "Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," jelasnya.
Tags: keracunan massal BGN evaluasi program DPR RI makan bergizi
