KKB Papua Tewaskan Lima Warga Sipil, Aparat Tindak Tegas

Anggota Komisi I DPR RI, Mayjen TNI (Purn) TB Hasanuddin, mendesak aparat keamanan TNI-Polri mempercepat proses pengusutan kasus tewasnya lima warga sipil di Distrik Seradala, Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan. Hasanuddin menegaskan pentingnya penangkapan dan penindakan tegas terhadap pelaku kejahatan tersebut sesuai dengan hukum yang berlaku.

“Negara tidak boleh kalah oleh aksi kekerasan kelompok bersenjata. Saya mendukung langkah pemerintah menjaga stabilitas keamanan di Papua,” ujar Hasanuddin dalam keterangannya Kamis (25/9/2025). Ia juga mengutuk keras aksi kekerasan yang dilakukan oleh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tersebut.

Baca juga: Pidato Prabowo di PBB Dapat Puji dan Tafsir Beragam

Serangan KKB dan Tindak Lanjut Aparat Keamanan

Peristiwa ini diyakini terjadi saat serangan KKB pada malam Minggu (20/9/2025) dan pagi hari Senin (21/9/2025). Menurut laporan dari Tribun Papua Barat, sebanyak lima warga sipil tewas akibat serangan tersebut. Para pekerja tambang menjadi korban kekerasan kelompok bersenjata ini, dengan dua orang tewas di Jalan Poros Kampung Bingki pada malam pertama, dan tiga lainnya meninggal di Camp Kali Kulum pada keesokan harinya.

Sementara itu, aparat keamanan telah memperketat patroli di wilayah Yahukimo untuk mencegah kejadian lanjutan. Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigjen Faizal Ramadhani, mengonfirmasi adanya laporan terkait jumlah korban dan menyatakan bahwa kasus ini tengah dalam proses pendalaman.

“Kami melakukan penyelidikan mendalam menyusul aksi kekerasan yang menewaskan lima warga sipil oleh KKB pimpinan Elkius Kobak,” kata Faizal saat konferensi pers, 24 September 2025. Ia menambahkan bahwa upaya investigasi saat ini terus dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku dan motif di balik serangan tersebut.

Selain serangan tersebut, sumber menyebutkan bahwa situasi di Yahukimo semakin memanas, sehingga langkah-langkah keamanan diperketat guna mencegah kerusuhan lebih lanjut.

Baca juga: Prabowo Bicara Mimpi Jadi Polisi Berkuda di Kanada

Seruan dan Pendekatan Pemerintah

Selain penegakan hukum, Hasanuddin menekankan bahwa pemerintah harus hadir secara lebih komprehensif di Papua. Pendekatan yang berbasis kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, serta dialog konstruktif penting dilakukan untuk mengurangi ketegangan dan memperkuat stabilitas di wilayah tersebut.

“Peristiwa ini merupakan kejahatan kemanusiaan yang tidak bisa dibenarkan dengan alasan apa pun. Korban adalah masyarakat sipil tak bersalah yang seharusnya dilindungi,” tegasnya.

Astak kasus kekerasan ini, pemerintah diharapkan mampu mengembangkan langkah-langkah strategis dan berkelanjutan agar situasi di Papua dapat kembali kondusif dan masyarakat dapat hidup dalam damai.