JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia, Mochamad Irfan Yusuf, menegaskan bahwa tidak boleh ada permainan dalam pengelolaan urusan haji di Kementerian Haji dan Umrah (Kemenhaj) yang baru dibentuk oleh Presiden RI Prabowo Subianto.
Berkaca dari kasus dugaan korupsi terkait pelaksanaan haji tahun 2024, Irfan mengingatkan seluruh jajaran di Kemenhaj untuk memastikan bahwa operasional dan pelayanan berjalan secara bersih dan transparan.
"Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji," kata Irfan saat memberikan keterangan, Kamis (25/9/2025).
Nilai Utama dalam Pelayanan Haji
Irfan menjelaskan, terdapat lima nilai utama yang harus dipegang dalam menjalankan tugas di Kemenhaj, yakni Melayani, Amanah, Berintegritas, Responsif, dan Ramah.
"Pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun," ucap dia.
Baca juga: Pidato Prabowo di PBB Jadi Fokus Pembahasan Kabinet
Komitmen Presiden dan Fokus Kemenhaj
Irfan melanjutkan bahwa Presiden Prabowo Subianto sangat menginginkan penyelenggaraan ibadah haji berlangsung secara bersih dan penuh tanggung jawab.
"Ini bagian dari mewujudkan harapan Presiden agar penyelenggaraan haji benar-benar bersih dan penuh tanggung jawab," ujarnya.
Lebih dari sekadar formalitas, Irfan menegaskan bahwa jajarannya harus mampu membuktikan komitmen tersebut melalui kinerja nyata.
"Kemenhaj tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada target," ujar Gus Irfan.
Baca juga: Presiden Prabowo Kunjungi Belanda Setelah Gelar Pertemuan dengan Kanada
Penekanan pada Kinerja Lebih Baik
Irfan menambahkan bahwa Kemenhaj harus mampu menunjukkan peningkatan kinerja dibandingkan penyelenggara sebelumnya. Jika pelaksanaan hanya sama saja atau bahkan memburuk, hal tersebut tidak akan membuktikan bahwa pembentukan Kemenhaj memiliki manfaat yang optimal.
"Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk," tegas Gus Irfan.
Dengan demikian, penekanan utama adalah memastikan pengelolaan haji berlangsung secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab, guna meningkatkan kepercayaan masyarakat dan memperbaiki kualitas pelayanan haji di Indonesia.
