Pidato Prabowo di PBB Jadi Fokus Pembahasan Kabinet

Guru besar hukum internasional Universitas Indonesia, Hikmahanto Juwana, menyoroti pentingnya implementasi isi pidato Presiden Prabowo Subianto dalam Sidang Umum PBB oleh jajaran kabinet Indonesia. Ia menegaskan bahwa pekerjaan utama saat ini adalah memastikan bahwa apa yang disampaikan oleh Presiden dapat diterjemahkan dan direspons dengan tepat oleh para pejabat di tingkat kementerian.

Hikmahanto mengingatkan bahwa keberhasilan eksekusi pidato tersebut tergantung pada kemampuan para pejabat di kabinet dalam menerjemahkan dan menindaklanjuti pesan-pesan penting yang disampaikan oleh Presiden di forum internasional.

"Sekarang PR yang paling besar itu adalah bagaimana pembantu-pembantu Presiden itu bisa menerjemahkan apa yang disampaikan oleh Bapak Presiden," ujarnya dalam Obrolan Newsroom Kompas.com, Rabu, 24 September 2025. Ia menambahkan pentingnya koordinasi antara menteri dan pejabat terkait agar pesan Presiden dapat tersampaikan dan diimplementasikan dengan baik.

Baca juga: DPR Bahas Revisi UU BUMN Setelah Terima Surat Presiden

Penekanan pada Isu Perdamaian dalam Pidato Presiden Prabowo

Salah satu poin utama dari pidato Prabowo di PBB adalah tentang perdamaian, khususnya menyikapi konflik Israel dan Palestina. Presiden menyampaikan pesan yang menegaskan perlunya diplomasi dan dialog dalam menyelesaikan konflik tersebut.

Hikmahanto menyebutkan bahwa Indonesia mungkin akan diminta untuk melakukan pendekatan diplomatik kepada pihak-pihak yang terkait, seperti Hamas dan Iran. Ia menuturkan, "Misalnya saja, kita mungkin diminta untuk jadi pihak yang berbicara dengan Hamas, untuk tidak Hamas melakukan serangan. Kita mungkin diminta untuk bicara dengan Iran, karena kita tahu Iran berada di belakang Hamas."

Meskipun demikian, ia memuji penempatan pidato Prabowo yang berada pada urutan ketiga dalam sesi sidang umum ke-80 PBB. Menurutnya, posisi tersebut menunjukkan bahwa PBB menganggap Indonesia sebagai negara yang penting dalam rangka mendukung perdamaian dan multilateralitas.

Hikmahanto menambahkan bahwa posisi Indonesia di panggung internasional mencerminkan politik luar negeri yang bebas aktif, yang berarti Indonesia tidak memihak ke salah satu kubu tertentu. "Dalam konteks geopolitik sekarang ini, di mana multilateralisme itu berlaku, hal ini menunjukkan bahwa Indonesia dipandang sebagai negara yang mempunyai politik luar negeri yang independen dan berimbang," ujarnya.

Sidang umum PBB ke-80 dibuka pada 23 September 2025 dengan laporan dari Sekretaris Jenderal PBB, António Guterres, diikuti oleh pembukaan forum oleh Presiden Sidang Umum, Annalena Baerbock. Tema utama sesi debat umum adalah "Better together: 80 years and more for peace, development and human rights". Prabowo menjadi kepala negara ketiga yang menyampaikan pidatonya di forum tersebut, setelah Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva dan Presiden AS Donald Trump.

Sidang ini menegaskan posisi Indonesia sebagai negara yang aktif menyuarakan perdamaian dan multilateralisme di forum internasional, sesuai dengan kebijakan politik luar negeri yang bebas aktif.