Proses Verifikasi Ketat Satuan Pelayanan Gizi dalam Program MBG

Proses verifikasi untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) dilakukan secara berlapis dan penuh pengawasan ketat oleh Badan Gizi Nasional (BGN).

Wakil Kepala BGN, Sony Sanjaya, menjelaskan bahwa seluruh tahapan verifikasi dilakukan di ruangan khusus dengan mekanisme yang ketat dan terkontrol. "Di ruangan ini adalah ruangan verifikasi terhadap seluruh usulan yang disampaikan oleh calon mitra melalui portal mitra.bgn.go.id. Ada beberapa tahapan di dalamnya, demikian pula dibagi beberapa tugas," ujarnya saat ditemui di Cibubur, Kamis (25/9/2025).

Proses dimulai dari verifikasi tahap 1, di mana calon mitra mengajukan lokasi SPPG. Petugas akan melakukan pengecekan kebutuhan kuota, potensi penerima manfaat, status kepemilikan lahan, dokumen sewa, hingga layout bangunan. Jika memenuhi syarat, status usulan akan berubah menjadi proses persiapan yang meliputi renovasi atau pembangunan dapur serta pelaporan progres, termasuk rekrutmen 47 tenaga kerja lokal dari kelompok masyarakat miskin ekstrem.

Selanjutnya adalah verifikasi tahap 2, yang bertujuan mengonfirmasi kelengkapan dokumen, foto lokasi, dan peralatan yang digunakan. Setelah itu, petugas independen akan melakukan survei lapangan secara langsung. "Yang melihat langsung kondisi di lapangan adalah para petugas survei, bukan kami di sini," tegas Sony.

Apabila hasil survei menunjukkan kesiapan operasional, proses berlanjut ke tahap penentuan kelayakan. Pada tahap ini, dibuat berita acara verifikasi, penerbitan surat keputusan penunjukan kepala SPPG, serta pengaktifan virtual account untuk pengelolaan anggaran. "Seluruh proses hanya berlangsung di dalam ruangan ini, dengan tim yang berbeda-beda untuk setiap tahapan," jelas Sony.

Setelah virtual account aktif, pencairan dana dari Kantor Pelayanan dan Pengusahaan Keuangan Negara (KPPN) dilakukan melalui mekanisme pengajuan resmi dari yayasan, yang harus melewati proses maker dan approver di sistem SPPG. "Jadi anggaran dari KPPN apabila sudah operasional (dananya) masuk ke dalam virtual account. Di mana virtual account itu nanti anggaran bisa dikeluarkan setelah adanya pengajuan dari yayasan dan disetujui oleh SPPG mekanismenya," imbuhnya.

Baca juga: Pemerintah Tunggu Payung Hukum Selesaikan Tumpang Tindih Tanah Transmigrasi

Magang Verifikasi yang Transparan dan Isolasi Tim

Nanik S. Deyang, Wakil Kepala BGN, memaparkan bahwa seluruh proses verifikasi dilakukan secara ketat dan transparan. Tim verifikator didesain untuk tidak terpengaruh dan diisolasi dari lingkungan luar demi menjaga independensi. "Proses verifikasi tidak dilakukan di kantor, melainkan di hotel yang lokasinya terus berpindah," katanya.

Saat ini, tim verifikator telah menempati hotel ketiga dan direncanakan akan berganti lokasi pekan depan untuk menghindari kemungkinan adanya mobiltasi dari mitra yang ingin mempengaruhi proses verifikasi. "Jadi untuk menghindari para mitra yang memburu, kami sampai pindah sekarang, pindah hotel ketiga mungkin minggu depan katanya akan pindah lagi nanti ke lain tempat lagi untuk ngumpet lagi, supaya tidak bisa didatangi lagi oleh para mitra," tegas Nanik.

Menurutnya, langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa proses verifikasi berlangsung bebas dari intervensi dan dugaan ketidakberesan. "Jadi benar-benar verifikasi ini adalah tidak dipengaruhi atau tidak menjadi titipan. Jadi kan selama ini kan banyak sekali dugaan-dugaan," ujarnya.