Hanya Sedikit Dapur Program Makan Gratis Penuhi Standar Kebersihan

Jakarta – Data terbaru menunjukkan bahwa hanya sedikit dari total 8.583 dapur yang terlibat dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang memiliki Sertifikasi Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS). Kepastian ini dikemukakan oleh Kepala Staf Presiden Muhammad Qodari, yang menyebutkan bahwa hanya 34 dari dapur tersebut yang telah tersertifikasi.

Saat dikonfirmasi, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S Deyang menyatakan kebingungannya terkait data yang disampaikan Qodari dan mempertanyakan asal usul data tersebut. Ia menjelaskan bahwa BGN sudah memiliki petunjuk teknis (juknis) untuk dapur umum atau SPPG, yang secara substansi serupa dengan standar SLHS yang diterbitkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes).

Nanik menegaskan hampir seluruh dapur yang tergabung dalam program MBG telah memenuhi juknis yang ditetapkan dan tinggal menunggu verifikasi administratif dari Dinkes. Ia mencontohkan bahwa inspeksi terhadap fasilitas dapur meliputi pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, ventilasi, dan kondisi ruang dapur secara umum. Ia menambahkan, prosesnya cukup dengan Dinkes melakukan verifikasi dan mengeluarkan surat resmi untuk memastikan kelayakan operasional dapur tersebut.

Dalam hal ini, Nanik menyatakan bahwa setiap SPPG cukup mengajukan permohonan ke Dinkes agar mendapatkan SLHS. Ia juga menegaskan bahwa saat ini badan mereka belum mendapat data pasti mengenai jumlah dapur yang sudah memegang SLHS, dan menunggu konfirmasi dari Qodari.

Baca juga: Menlu Indonesia Tekankan Bahaya Senjata Nuklir dan Pentingnya Pelucutan

Penjelasan dari Pemerintah dan Tantangan Pengawasan

Sebelumnya, Muhammad Qodari menyoroti pentingnya sertifikasi SLHS sebagai indikator pemenuhan standar mutu dan keamanan pangan pada dapur MBG. Ia menyampaikan bahwa dari total 8.583 dapur, hanya 34 yang telah memiliki SLHS per 22 September 2025, sedangkan 8.549 lainnya masih belum memilikinya.

Selain itu, menurut catatan Kemenkes, dari 1.379 SPPG, hanya 413 yang memiliki prosedur operasi standar (SOP) keamanan pangan, dan hanya 312 yang benar-benar menerapkan SOP tersebut. Qodari menekankan bahwa kepatuhan terhadap SOP dan SLHS adalah langkah penting untuk mengatasi masalah keamanan pangan di lapangan.

Kelambanan dalam penerapan regulasi ini turut diakui Qodari sebagai tantangan utama. Meski regulasi mengenai standar keamanan pangan telah diterbitkan oleh BGN dan didukung oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), pengawasan dan penegakan kepatuhan masih perlu ditingkatkan.

Ia menambahkan bahwa pekerjaan rumah utama adalah aktivasi dan pengawasan regulasi tersebut agar standar keamanan pangan dapat diterapkan secara maksimal di lapangan. Ia menegaskan bahwa langkah cepat dan tegas harus diambil demi mencegah kasus keracunan pangan yang belakangan ini marak terjadi di berbagai wilayah Indonesia.