Relevansi Pancasila di Mata Masyarakat Kini

Hari Kesaktian Pancasila diperingati setiap 1 Oktober untuk mengenang Pahlawan Revolusi yang gugur dalam peristiwa G30S. Peringatan ini juga sebagai pengingat pentingnya mempertahankan dasar negara tersebut dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Namun, seberapa relevankah Pancasila dalam praktik sehari-hari masyarakat saat ini? Sebuah survei oleh GoodStats mengungkapkan bahwa sebagian besar masyarakat belum aktif kembali membaca atau mengucapkan teks Pancasila. Menurut data, 55,9 persen masyarakat sudah lama tidak membaca teks Pancasila, dan 23,4 persen bahkan mengaku lupa kapan terakhir kali membacanya. Hanya 19,7 persen yang baru-baru ini membaca, sementara 1,1 persen lainnya menyatakan tidak pernah membacanya.

CEO GoodStats Wahyu Aji menyampaikan, "Terdapat penurunan interaksi verbal terhadap simbol negara di kehidupan sehari-hari. Ini terlihat dari mayoritas responden sudah lama tidak membaca/mengucapkan teks Pancasila." Ia juga menambahkan bahwa meskipun ada sebagian masyarakat yang masih membaca Pancasila dalam sebulan terakhir, tingkat penghafalannya masih perlu ditingkatkan.

Baca juga: Presiden Prabowo Ajak Pejabat Nyanyikan Lagu ‘Indonesia Pusaka’

Evaluasi Pengamalan Sila-Sila Pancasila

Untuk mengevaluasi pemahaman dan pengamalan Pancasila, survei ini menanyakan tentang tingkat penghafalan masyarakat terhadap kelima sila. Hasilnya, 83 persen responden mengaku sangat hafal kelima sila tersebut, sementara 11,5 persen mengaku hafal secara sebagian dan samar-samar. Wahyu Aji menegaskan pentingnya memperkuat pemahaman dan pelafalan Pancasila melalui berbagai kesempatan agar nilainya tetap hidup dalam masyarakat.

Pengamatan terhadap implementasi masing-masing sila menunjukkan beragam hasil. Sila pertama, "Ketuhanan yang Maha Esa," dianggap masih sangat dirasakan oleh mayoritas masyarakat, sebanyak 60,8 persen. Sebaliknya, sila kedua, "Kemanusiaan yang Adil dan Beradab," dirasakan belum sepenuhnya dirasakan masyarakat. Hanya 8,6 persen yang menilai bahwa sila ini telah terlaksana secara penuh, sementara lebih dari 34,7 persen merasa pengamalannya belum cukup terasa.

Menurut Wahyu Aji, hal ini menandakan perlunya kebijakan yang lebih inklusif serta teladan dari pemimpin agar sila ini dapat diimplementasikan secara optimal. Sementara itu, sila ketiga, "Persatuan Indonesia," masih cukup dirasakan, meskipun tantangan keberagaman dan luasnya wilayah Indonesia menjadi penghambat kesejatian persatuan tersebut.

Sila keempat, "Kerakyatan yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan," mendapatkan penilaian rendah dari masyarakat. Sekitar 17,4 persen responden memberikan skor paling rendah, mencerminkan ketidakpuasan terhadap representasi dan kebijakan yang dihasilkan. Sedangkan untuk sila terakhir yaitu "Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia," memperoleh skor rendah secara signifikan, yakni 69,6 persen, dan hanya 4,3 persen responden yang menilai bahwa sila ini sangat terlaksana.

Wahyu Aji menyatakan bahwa data ini menunjukkan masih adanya ketidakadilan sosial yang dirasakan masyarakat sehari-hari, sekaligus mencerminkan kesenjangan sosial di Indonesia. Survei ini dilakukan secara online dengan melibatkan 1.000 responden dari berbagai daerah pada periode 20-28 September 2025, mayoritas berada di Pulau Jawa (65,5 persen) dan sisanya di luar Pulau Jawa (34,5 persen).