Evaluasi Program Makan Bergizi Gratis sebagai Respons Kasus Keracunan

Kasus keracunan makanan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak membuat pemerintah menghentikan program tersebut. Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi, menegaskan, langkah yang diambil adalah memperbaiki kekurangan yang ada, bukan menghentikan program.

Prasetyo mengatakan bahwa respons terhadap masalah ini adalah melakukan evaluasi dan perbaikan terhadap SOP di dapur dan satuan pelayanan gizi (SPPG). Ia menyebutkan, hampir semua tempat yang mengalami keracunan tidak menjalankan prosedur secara tepat. "Karena data juga mengatakan bahwa di tempat-tempat yang terjadi permasalahan, hampir semuanya karena tidak menjalankan prosedur seperti yang seharusnya," ujarnya.

Dalam upaya memperkuat program, pemerintah berkomitmen menutup celah yang dapat menyebabkan keracunan. Prasetyo menambahkan, tidak ada sistem yang sempurna, tapi pemerintah terus berusaha mengevaluasi dan memperbaiki agar risiko keracunan dapat diminimalkan.

Baca juga: Pertemuan Prabowo dan Jokowi Mendukung Keharmonisan Politik Nasional

Penyusunan Peraturan Presiden untuk Perbaikan Program

Selain itu, pemerintah menargetkan penerbitan Peraturan Presiden (Perpres) baru yang mengatur pelaksanaan MBG dalam waktu satu minggu ke depan. Perpres ini diharapkan mampu memperbaiki kekurangan dan menyempurnakan pelaksanaan program.

Prasetyo menyatakan, "Minggu ini harus selesai. Tetapi, bukan berarti pelaksanaan program berhenti. Sekarang program tetap berjalan, Perpres ini sebagai langkah penyempurnaan."

Data terbaru menunjukkan, sebanyak 6.457 orang di seluruh Indonesia telah terdampak keracunan dari menu MBG. Wilayah II, yang meliputi Pulau Jawa, mencatat jumlah tertinggi dengan 4.147 korban.

Badan Gizi Nasional (BGN) menyoroti bahwa banyak dapur dan SPGG yang belum memiliki sanitasi air yang memadai. Kondisi ini menjadi salah satu faktor yang berpotensi memicu kejadian keracunan makanan dalam dua bulan terakhir.

Sejauh ini, pemerintah fokus memperbaiki aspek sanitasi, prosedur operasional, dan pengawasan agar kejadian serupa tidak terulang. Kalau tidak, risiko keracunan bisa meningkat dan menyulitkan keberlangsungan program.