Cak Imin Akui PKB Gagal Wujudkan Kesejahteraan Petani

Jakarta - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Muhaimin Iskandar atau yang akrab disapa Cak Imin, secara terbuka menyampaikan permintaan maaf terkait ketidakmampuannya partainya dalam mewujudkan kesejahteraan petani di Indonesia. Pernyataan ini disampaikan dalam peringatan Hari Tani Nasional 2025 serta Harlah ke-11 Gerbang Tani yang berlangsung di kantor Dewan Pimpinan Pusat PKB, Jakarta Pusat, pada Rabu (24/9/2025).

Dalam acara tersebut, Cak Imin menyampaikan, "Saya dan PKB di Hari Tani Nasional ini, menyatakan permohonan maaf di usia PKB yang sudah ke-27. Omong kosong menghasilkan kesejahteraan buat petani." Ia menegaskan bahwa permintaan maaf ini juga menjadi pengingat bagi seluruh kader partai agar lebih serius dalam memperjuangkan nasib petani.

Menurutnya, "Moga-moga permohonan maaf ini sekaligus mengingatkan seluruh pengurus, seluruh legislator, seluruh menteri, seluruh bupati, seluruh gubernur dari PKB setelah minta maaf, tobat akan memperjuangkan seluruh nasib petani dengan sungguh-sungguh."

Baca juga: Pidato Prabowo di PBB Puji Kapasitas Diplomasi dan Isu Palestina

Peran PKB dan Tantangan yang Dihadapi

Muhaimin menekankan bahwa mayoritas kader PKB adalah anak-anak petani yang seharusnya memiliki sense untuk memperjuangkan kesejahteraan petani. Namun, kenyataannya, banyak dari mereka lupa bahwa mereka memiliki akar yang sama dan belum mampu membawa perubahan nyata bagi petani.

Selain itu, Cak Imin menceritakan pengalamannya saat menjadi anggota DPR, di mana ia mengaku telah berusaha keras tetapi gagal mendapatkan kebijakan yang signifikan terkait ketersediaan pupuk.

"Saya teriak-teriak saja, namanya juga DPR kan tugasnya teriak-teriak. Tujuh tahun saya teriak-teriak soal pupuk, tujuh tahun tidak ada hasilnya. Petani tetap sulit mendapatkan pupuk," ujarnya.

Baca juga: PKB Dorong Redistribusi Lahan 2 Hektare untuk Petani Kecil

Harapan Penguatan Infrastruktur dan Implementasi APBN

Dalam pernyataannya, Cak Imin juga menegaskan pentingnya alokasi dana dari APBN untuk mendukung sektor pertanian. Ia mengusulkan agar minimal 5 persen dari anggaran tersebut dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur pertanian.

"Kita ingin minimal pertobatannya adalah APBN 5 persen harus diberikan kepada petani untuk membangun infrastruktur, apapun yang menyangkut pertanian," ujarnya. Ia menambahkan, "Itulah permohonan maaf yang pertama diwujudkan melalui implementasi APBN untuk petani."

Harapan ini merupakan langkah konkret agar program-program yang pro petani dapat berjalan secara optimal dan mampu meningkatkan kesejahteraan para petani Indonesia.