Jakarta – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Puan Maharani, menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG) terkait sejumlah kasus keracunan yang terjadi di berbagai daerah. Menurut Puan, proses evaluasi harus dilakukan secara komprehensif demi mengidentifikasi penyebab utama dan mencegah kejadian serupa di masa mendatang.
“Jadi memang evaluasinya itu harus dilakukan secara total,” katanya di Kompleks DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (23/9/2025). Ia menambahkan pentingnya mencari solusi yang efektif ketimbang saling menyalahkan pihak tertentu dalam menangani permasalahan ini. “Jadi jangan saling menyalahkan, tapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali,” tegas Puan.
Puan juga menyampaikan bahwa DPR RI akan menjalankan fungsi pengawasan secara aktif terhadap program MBG, termasuk meninjau dapur umum yang diduga bermasalah. Ia menegaskan, langkah pengawasan ini bertujuan untuk memastikan keamanan dan kualitas makanan yang diberikan kepada peserta didik di seluruh Indonesia.
Salah satu fokus pengawasan adalah meninjau langsung dapur-dapur yang memasok makanan ke sekolah-sekolah, untuk mengetahui faktor-faktor penyebab keracunan yang terjadi. “Evaluasi terkait dengan MBG, seperti fungsi pengawasannya, kami akan melakukan pengawasan tempat-tempat yang mana ada masalah di dapur-dapur MBG untuk melihat secara langsung,” ujarnya. Puan mengaku ingin memahami secara rinci masalah yang sebenarnya terjadi di lapangan.
Ia menegaskan bahwa pemahaman mendalam terhadap akar permasalahan sangat penting agar solusi yang diambil tepat sasaran. “Itu sebenarnya masalahnya itu seperti apa, apakah di dapurnya, apakah di sekolahnya, untuk bisa melihat dari hulunya, sebenarnya masalahnya seperti apa,” katanya.
Baca juga: Kasus Korupsi Pengadaan EDC BRI, Eks Dirut Jadi Tersangka
Kasus Keracunan Masih Berlangsung dan Upaya Pemerintah
Sebelumnya, diberitakan bahwa kasus keracunan dari program MBG masih terus terjadi hingga saat ini. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menyebutkan bahwa sebanyak 4.711 porsi MBG menyebabkan gangguan pencernaan berat, bahkan kejadian luar biasa (KLB) yang tercatat hingga tanggal 22 September 2025.
Sementara itu, jumlah total porsi menu MBG yang telah diedarkan mencapai 1 miliar porsi. Data ini menunjukkan skala besar dari program yang diinisiasi pemerintah untuk mendukung gizi anak-anak sekolah.
Menindaklanjuti permasalahan ini, pemerintah melalui Badan Gizi Nasional dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menyampaikan permintaan maaf kepada masyarakat. Prasetyo menjelaskan bahwa kejadian keracunan tidak pernah menjadi kehendak pemerintah dan berkomitmen melakukan langkah-langkah pencegahan yang lebih ketat ke depan.
“Kami atas namanya pemerintah dan mewakili Badan Gizi Nasional, memohon maaf karena telah terjadi kembali beberapa kasus di beberapa daerah,” ujar Prasetyo di Jakarta, pada 19 September 2025. Ia menambahkan, seluruh pihak terkait akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
Untuk mendukung keamanan dan gizi yang optimal, pemerintah juga mengintensifkan pengawasan dan evaluasi terhadap seluruh proses produksi dan distribusi makanan dalam program MBG. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan keberlanjutan program tersebut di masa mendatang.
Tags: keracunan makanan evaluasi program DPR RI MBG pengawasan dapur
