Ketua Dewan Perwakilan Rakyat RI, Puan Maharani, mengingatkan pentingnya melakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG).
Himbauan ini muncul menyusul terus terjadinya kasus keracunan yang melibatkan siswa penerima manfaat program tersebut, dengan angka yang terus bertambah di berbagai daerah.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen Jakarta, hari Senin, Puan menyebutkan bahwa pelaksanaan program ini bukanlah hal yang sederhana, sehingga membutuhkan pengawasan dan evaluasi secara berkala agar kualitas dan keamanannya tetap terjamin.
“Pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia memerlukan peninjauan secara rutin agar risiko keracunan dapat diminimalisasi. Evaluasi ini penting untuk memastikan program berjalan efektif dan tidak merugikan siswa,” katanya.
Selain itu, Puan menegaskan bahwa evaluasi berkala sangat diperlukan agar pemerintah dan semua pihak terkait dapat mengidentifikasi kekurangan dan menemukan solusi cepat agar kejadian serupa tidak berulang di masa mendatang.
Baca juga: Polri Ajukan Lima Atase Baru di Negara Strategis
Respons Pemerintah terhadap Kasus Keracunan MBG
Lebih jauh, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mewakili pemerintah dan Badan Gizi Nasional (BGN) menyampaikan permohonan maaf atas kejadian keracunan yang masih terus terjadi di berbagai daerah.
Siswa Tumbang Diduga Keracunan Usai Santap MBG dirawat sementara di sekolah
Prasetyo mengungkapkan, pemerintah tidak menginginkan hal tersebut terjadi dan berjanji akan melakukan evaluasi mendalam serta memperbaiki proses pengadaan, pengolahan, dan penyajian menu MBG agar kejadian keracunan tidak kembali terulang.
“Kami sangat menyayangkan adanya kasus keracunan ini. Segera berikan penanganan dan perawatan kepada korban agar kondisi mereka segera pulih,” tegasnya.
Pihak pemerintah juga akan melakukan koordinasi intensif dengan Badan Gizi Nasional dan pemerintah daerah terkait untuk melakukan monitoring dan pengawasan lebih ketat terhadap pelaksanaan program ini.
Sebelumnya, kasus keracunan kembali muncul di sejumlah daerah seperti Garut, Jawa Barat, di mana 569 siswa mengalami gejala muntah, mual, dan diare setelah menyantap menu MBG. Selain itu, di Kabupaten Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah, sebanyak 230 siswa mengalami gejala serupa pasca mengikuti program tersebut.
Kasus ini menimbulkan kekhawatiran dan menunjukkan perlunya perbaikan prosedur serta pengawasan agar program gizi ini mampu mencapai tujuannya tanpa menimbulkan risiko bagi peserta didik.
Tags: pemerintah Indonesia Keracunan Siswa evaluasi program gizi pelaksanaan program
