Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan perlunya dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan anak mengalami keracunan pangan. Hal ini disampaikan sebagai langkah mitigasi agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa mendatang.
Dalam pernyataannya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (23/9/2025), Puan menegaskan bahwa DPR akan menjalankan fungsi pengawasan secara ketat terhadap program ini. "Evaluasinya itu harus dilakukan secara total. Jadi jangan saling menyalahkan, tetapi kita evaluasi bersama sehingga jangan terulang kembali," ujarnya.
Program MBG sendiri bertujuan meningkatkan kualitas nutrisi anak-anak Indonesia. Menurut Puan, keberhasilan program ini sangat bergantung pada pengawasan yang ketat dan komitmen dari semua pihak terkait. Ia juga menekankan perlunya perbaikan, bukan mencari kambing hitam, atas kasus keracunan yang terjadi.
"Marilah kita bekerja bersama dalam membangun bangsa dan negara dengan bergotong royong. Fokus kita adalah memperbaiki, bukan mencari kambing hitam," tambahnya.
Kasus keracunan terkait MBG yang menimpa ratusan siswa di berbagai wilayah Indonesia menjadi perhatian serius. Menurut Puan, evaluasi menyeluruh diperlukan agar insiden serupa tidak kembali terjadi dan dapat diantisipasi secara efektif.
Politikus dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) ini juga menegaskan bahwa aspek keamanan dan kualitas gizi harus menjadi prioritas utama. "Program ini adalah investasi bagi generasi masa depan, jangan sampai tercederai oleh kelalaian teknis," katanya.
Jumlah siswa keracunan massal usai menyantap paket Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat (KBB), Jawa Barat, Senin (22/9/2025), terus bertambah hingga mencapai 63 orang.
Baca juga: Tri Tito Karnavian Dorong Kembangkan Kerajinan Nasional untuk Indonesia Emas 2045
Data Kasus Keracunan dan Upaya Pencegahan
Sebelumnya, Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana menyampaikan bahwa hingga 22 September 2025, telah terjadi 4.711 kasus gangguan kesehatan setelah mengonsumsi MBG, yang turut menyebabkan penetapan kejadian luar biasa (KLB).
Menurut data BGN, kasus-kasus tersebut terbagi menjadi tiga wilayah: Wilayah I sebanyak 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus. Dadan menambahkan bahwa sejak program ini berjalan, BGN telah memproduksi sekitar 1 miliar porsi makan.
Kasus gangguan kesehatan muncul karena sejumlah faktor, termasuk penggunaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang masih baru dan belum terbiasa memasak dalam jumlah besar, serta pergantian supplier bahan baku. Salah satu insiden terkait terjadi di wilayah Banggai Kepulauan Tingangkung, di mana pembelian ikan cakalang dari supplier baru menyebabkan 339 orang mengalami gangguan pencernaan.
Untuk mencegah terulangnya kejadian serupa, Dadan menegaskan pentingnya mitra dapur umum lebih berhati-hati dan menyayangkan kejadian yang terjadi, padahal target utama adalah nol kasus KLB. Ia juga berharap agar seluruh pihak dapat memperbaiki proses secara menyeluruh demi menjamin keamanan dan kualitas gizi makanan yang disalurkan kepada masyarakat.
Berikut adalah distribusi 4.711 kasus keracunan MBG yang terbagi di tiga wilayah:
Wilayah | Jumlah Kasus |
---|---|
Wilayah I | 1.281 |
Wilayah II | 2.606 |
Wilayah III | 824 |
Amalia Husna Khodijah bocah perempun berusia 5 tahun tercatat sebagai korban keracunan menu MBG dengan usia paling muda saat ditemui di Posko Kesehatan Kecamatan Cipongkor, Selasa (23/9/2025).
Tags: KLB keracunan massal Kesehatan Anak evaluasi program Makan Bergizi Gratis