Indonesia Corruption Watch (ICW) mengimbau pemerintah untuk menghentikan sementara program Makan Bergizi Gratis (MBG) di tengah meningkatnya laporan keracunan dan adanya indikasi lemahnya pelaksanaan prosedur operasional standar (SOP).
Staf Divisi Riset ICW, Eva Nurcahyani, menyatakan bahwa pihaknya bersama koalisi masyarakat mendesak penghentian dan evaluasi menyeluruh terhadap program tersebut, termasuk pendampingan terhadap penerima manfaat yang mengalami kerugian akibat kasus keracunan yang terjadi di berbagai wilayah.
“Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat,” ujar Eva di Jakarta, Selasa (23/9/2025).
Eva menambahkan bahwa penting adanya tindak lanjut terhadap pendampingan terhadap kerugian yang dialami penerima manfaat, mengingat terdapat ribuan kasus keracunan yang telah dilaporkan di berbagai daerah.
“Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut,” katanya.
Baca juga: Evaluasi Total Program Makan Bergizi Gratis Usai Kasus Keracunan Massal
Kontroversi dan Kerugian dari Program Makan Bergizi Gratis
ICW menilai bahwa program MBG telah disalahgunakan oleh segelintir oknum yang memanfaatkannya untuk kepentingan promosi politik, terutama menjelang masa pilkada dan pemilihan umum.
“Memang penting untuk program MBG ini dihentikan, dan dievaluasi total, karena kita melihat bahwa kebijakan ini sudah sangat tidak bijak dan dibajak oleh segelintir-segelintir untuk promosi politik,” katanya.
Selain itu, Eva menekankan pentingnya memperjelas aspek-aspek teknis pelaksanaan, termasuk petunjuk pelaksanaan (juklak), petunjuk teknis (juknis), serta SOP yang menjadi dasar operasional program.
“Jadi mungkin jelas ya, juga nanti alternatif-alternatifnya yang paling penting adalah adanya akuntabilitas, transparansi, dan secara jelas regulasinya, termasuk juklak, juknis, dan SOP-nya,” tegasnya.
Baca juga: Prabowo dan Gates Kerja Sama Proyek Kemanusiaan di Indonesia
Pendesakan Evaluasi dan Penghentian Total Program
Koordinator Nasional Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), Ubaid Matraji, menegaskan bahwa pola kasus keracunan yang menyebar di berbagai wilayah menunjukkan kegagalan sistemik yang mengharuskan penghentian dan penanganan darurat.
“Jadi kalau menurut saya sih karena kejadiannya ini sudah merata di berbagai kota tidak hanya di Jawa Barat, mestinya kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) diterapkan di mana-mana, dan MBG diperhentikan total,” ungkapnya.
Ubaid menambahkan bahwa proses audit dan perbaikan sistem harus dilakukan secara menyeluruh agar hasilnya benar-benar efektif dan memastikan keselamatan penerima manfaat di masa mendatang.
Menurutnya, fokus utama perbaikan adalah pada penanganan kasus keracunan, yang harus dijadikan prioritas utama agar kejadian serupa tidak terulang lagi.
“Jadi jangan hanya di satu titik yang bermasalah, ada banyak keracunan. Karena secara prinsip semua bermasalah bahkan harus situasinya KLB. Setop MBG, evaluasi dan lakukan audit investigatif,” tegasnya.
Tags: evaluasi program pemerintahan Makan Bergizi Gratis Keracunan kesejahteraan sosial
