Kasus Keracunan Menu MBG Meluas di Bandung Barat dan Nasional

Kasus keracunan massal yang terjadi pada peserta program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Kabupaten Bandung Barat menjadi sorotan publik. Hingga minggu, 22 September 2025, sebanyak 364 siswa dari tingkat PAUD hingga SMA/SMK dilaporkan mengalami keracunan setelah mengonsumsi menu MBG di daerah tersebut. Data dari Badan Gizi Nasional (BGN) menunjukkan total ada 4.711 kasus keracunan yang tercatat sejak program ini diluncurkan pada Januari 2025.

Selain di Bandung Barat, kejadian serupa turut dilaporkan di wilayah lain, yang menunjukkan prakarsa pemberian makanan sehat ini membutuhkan evaluasi menyeluruh. Guna menanggulangi dan menyelidiki penyebab utama keracunan yang masih terus terjadi, BGN akan membentuk tim investigasi yang terdiri dari ahli kimia dan pejabat terkait. "Kami rapat untuk membuat tim investigasi ini. Jadi kami enggak omon-omon," ujar Wakil Kepala BGN, Nanik S Deyang, saat dihubungi. Ia menambahkan, tim tersebut akan langsung turun ke lapangan untuk menyelidiki penyebab keracunan.

Selain membentuk tim investigasi, BGN juga akan menyediakan hotline khusus agar masyarakat dan pihak sekolah dapat langsung melapor jika menemukan kasus keracunan. Langkah ini diambil sebagai bagian dari upaya transparansi dan penanganan cepat terhadap kejadian yang merugikan peserta didik.

Baca juga: SPI Desak Cabut UU Cipta Kerja dan Perkuat Reforma Agraria

Upaya Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Penyediaan Makanan

Kepala BGN, Dadan Hindayana, mengimbau seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan pengelola dapur umum agar rutin mengikuti pelatihan penjamah makanan. Tujuannya, untuk mencapai 'nol kejadian' keracunan yang merugikan peserta. "Dan kemudian kami sekarang mengaktifkan kembali apa yang disebut dengan pelatihan penjamah makanan secara rutin. Jadi, bagi mereka yang sudah melakukan pelayanan lebih dari dua bulan, kami setiap dua bulan harus segarkan kembali mereka," ujarnya dalam konferensi pers pada 22 September 2025.

Dadan menekankan bahwa pelatihan ini penting untuk memelihara kualitas layanan serta mencegah potensi masalah kesehatan. Ia juga mendorong pergantian bahan baku dan proses distribusi yang aman, khususnya saat terjadi pergantian pemasok bahan pangan. Selain itu, seluruh pegawai di SPPG diharuskan menjalani pemeriksaan kesehatan secara rutin guna memastikan tidak membawa penyakit menular yang bisa membahayakan proses penyiapan makanan.

Selain langkah evaluasi dan pelatihan rutin, BGN akan mendirikan kantor layanan SPPG di hampir semua kabupaten dan kantor regional di tiap provinsi yang dijadwalkan beroperasi pada 2026. Keberadaan kantor ini diharapkan mampu mempercepat dan memperkuat pemantauan serta pengawasan distribusi gizi di lapangan, serta memperdalam pengumpulan data yang berkaitan dengan program MBG.

Sebelum ini, BGN juga mengumumkan rencana melakukan perbaikan tata kelola dapur SPPG dalam rangka mencegah kasus keracunan serupa yang kembali muncul di Sleman, Yogyakarta, pada Agustus 2025. Meski demikian, rincian mengenai perbaikan tata kelola tersebut belum diungkapkan secara spesifik.

Dalam upaya meningkatkan standar keamanan, Dadan juga pernah menginstruksikan agar SPPG mempersingkat waktu memasak dan pengiriman ke sekolah, serta memilih bahan baku berkualitas. Langkah ini dilakukan menyusul kejadian keracunan yang menimpa 196 siswa di Sragen, Jawa Tengah, setelah mengonsumsi menu MBG yang didistribusikan oleh salah satu dapur SPPG. Ia mengimbau agar proses penyiapan makanan, mulai dari memasak hingga distribusi, dilakukan dengan standar higienis dan waktu yang optimal sehingga risiko kontaminasi dapat diminimalisasi.

Berdasarkan data terbaru dari BGN, terdapat sebanyak 4.711 kasus keracunan tersebar di tiga wilayah, dengan Wilayah I mencatat 1.281 kasus, Wilayah II sebanyak 2.606 kasus, dan Wilayah III sebanyak 824 kasus. Kejadian ini menunjukkan perlunya pengawasan ketat dan evaluasi menyeluruh terkait pelaksanaan program MBG di seluruh Indonesia.