JAKARTA - Anggota Komisi VIII Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dini Rahmania, menyoroti masih adanya ketimpangan dalam distribusi tenaga pendidik di Sekolah Rakyat (SR). Ia mengungkapkan bahwa keberadaan guru yang memadai menjadi salah satu tantangan utama dalam pelaksanaan program prioritas pemerintahan Presiden Prabowo Subianto ini.
Komisi VIII mendukung penambahan 65 Sekolah Rakyat sebagai langkah memenuhi hak pendidikan anak-anak yang belum bersekolah atau mengalami putus sekolah. Dini menyatakan bahwa pengawasan yang dilakukan sejauh ini menunjukkan sejumlah catatan penting, termasuk ketersediaan guru, keberadaan wali asuh, serta kendala dana operasional yang masih menjadi hambatan.
Dalam kesempatan tersebut, Dini menjelaskan bahwa Komisi VIII mengunjungi beberapa SR untuk memastikan pelaksanaan program berjalan maksimal. Ia menekankan bahwa penyebaran tenaga pendidik yang berkualitas belum merata di seluruh wilayah, dan hal ini menjadi perhatian utama dalam evaluasi bersama pihak terkait.
Salah satu isu yang diangkat adalah kebutuhan akan kapasitas guru yang memadai, mampu mengelola kurikulum yang cukup kompleks dan menantang. "Masih ditemui beberapa kendala terkait wali asuh maupun kendala terkait dana operasional," ucapnya. Ia menambahkan, bahwa status tenaga kerja pendidik di SR saat ini berbeda-beda, di mana kepala sekolah berstatus sebagai ASN, sementara guru berstatus sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) melalui jalur Kemensos, yang diatur melalui koordinasi lintas kementerian dan pemerintah daerah.
Dalam upaya memperjelas keberlangsungan dan insentif tenaga pendidik SR, Komisi VIII meminta agar status dan kontrak PPPK di SR diperjelas dan dipastikan kejelasannya.
Baca juga: Riza Chalid Kini Buron dan Tarik Perhatian Internasional
Rencana Operasional Sekolah Rakyat Tahun 2025
Sementara itu, Menteri Sosial, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menyampaikan bahwa tambahan 65 titik baru Sekolah Rakyat akan mulai beroperasi pada bulan September mendatang. Saat memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah SR di Pusdiklatbangprof Kemensos, Jakarta Selatan, Gus Ipul menyatakan keyakinannya bahwa target pembangunan 165 titik SR di tahun 2025 dapat tercapai.
Gus Ipul juga menyebutkan bahwa kapasitas tersebut mampu menampung tidak kurang dari 16.000 siswa. "Hari ini kita memberikan pembekalan kepada 55 kepala sekolah rakyat. Ini adalah kali ketiga, yang insya Allah nanti akan bertugas pada bulan September di 65 titik," ujar Gus Ipul. Ia optimistis target tersebut akan terealisasi agar hak pendidikan anak-anak dapat terpenuhi secara merata di seluruh Indonesia.
Secara keseluruhan, pengembangan Sekolah Rakyat menjadi bagian penting dalam upaya pemerataan pendidikan nasional, meskipun tantangan terkait distribusi tenaga pendidik dan dana operasional masih perlu diatasi secara serius oleh pemerintah dan lembaga terkait.
Tags: pemerintah Indonesia Sekolah Rakyat dinas pendidikan guru PPPK Hak Pendidikan
