Kompolnas Beri Catatan Penting Pada Tim Transformasi Reformasi Polri

Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) mengingatkan pentingnya partisipasi publik dan akuntabilitas dalam proses transformasi Polri yang saat ini sedang dilakukan. Komisioner Kompolnas Chairul Anam menyampaikan bahwa tim reformasi tersebut harus bekerja secara transparan dan melibatkan masyarakat sebagai bagian dari proses pembaruan institusi polisi. Hal ini dianggap krusial agar reformasi berjalan efektif serta mampu menjawab kebutuhan dan aspirasi publik.

Peran dan Fungsi Tim Transformasi Reformasi Polri

Menurut Anam, tim ini berperan sebagai pengumpul bahan dan informasi yang diperlukan dalam pembentukan kebijakan reformasi, sekaligus mempercepat berbagai proses kerja dari Komite Reformasi Polri yang dibentuk oleh pemerintah. Tim ini juga diharapkan dapat melakukan akselerasi terhadap berbagai program dan kebijakan yang sedang dirancang untuk memperbaiki internal kepolisian.

Sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membentuk Tim ini yang terdiri dari 47 jenderal dan 5 perwira menengah dari berbagai bidang, termasuk pengawasan internal, Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK), pelayanan publik, dan profesi serta pengamanan (Propam).

Dalam pelaksanaan tugasnya, Kapolri meminta seluruh anggota tim untuk berkoordinasi secara optimal dan bertanggung jawab penuh terhadap proses reformasi yang sedang dilakukan.

Baca juga: Kerja Sama Strategis Reformasi Polri dengan Komite Nasional

Harapan dan Tantangan dalam Pembentukan Tim Reformasi

Meski demikian, Anam menilai bahwa meskipun arahnya terlihat positif, ada pertanyaan penting terkait kecepatan kerja tim ini dalam mendukung akselerasi Reformasi Polri. Ia mengkhawatirkan kemungkinan adanya hambatan dalam percepatan proses jika tim terlalu fokus pada proses internal tanpa melibatkan cukup partisipasi masyarakat.

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo acara Syukuran Hari Lalu Lintas Bhayangkara ke-70 di Auditorium Mutiara PTIK, Jakarta Selatan, Senin (22/9/2025).

Hal ini menjadi perhatian, mengingat reformasi Polri harus mampu merespon tuntutan masyarakat dan menyesuaikan diri dengan kebutuhan nyata di lapangan. Anam juga mengingatkan bahwa adanya surat perintah pembentukan tim ini merupakan respons langsung terhadap keinginan masyarakat dan instruksi dari Presiden Prabowo Subianto, sehingga penting agar prosesnya berlangsung cepat dan transparan.

Selain itu, kehadiran tim ini diharapkan dapat memberikan data dan masukan yang diperlukan oleh berbagai pihak, termasuk masyarakat umum, untuk mendukung proses reformasi yang lebih inklusif dan akuntabel. Penggabungan upaya dari internal dan eksternal diharapkan mampu mempercepat keberhasilan reformasi tersebut.

Baca juga: Pemerintah Luncurkan Program Magang Fresh Graduate Pilot Tahun 2025

Konteks dan Implikasi Kebijakan

Transformasi Polri ini merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam memperbaiki tata kelola dan profesionalisme institusi kepolisian. Penguatan pengawasan, peningkatan pelayanan publik, serta revisi instrumen hukum merupakan sektor-sektor prioritas yang diusulkan dalam rangka menciptakan polisi yang lebih kredibel dan terpercaya.

Meski demikian, keberhasilan proses reformasi ini sangat bergantung pada implementasi cepat serta komitmen semua pihak untuk menjaga prinsip transparansi dan akuntabilitas di setiap tahapannya. Masyarakat dan pengawas independen, seperti Kompolnas, diharapkan mampu memantau dan memastikan target tersebut tercapai secara nyata.