KPK Periksa Bupati Pati Terkait Dugaan Fee Proyek Kereta

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mengusut kasus dugaan korupsi yang melibatkan pejabat daerah dan proyek strategis nasional. Pada Senin, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Bupati Pati, Sudewo, terkait dugaan pengaturan lelang dan pemberian fee dalam proyek pembangunan jalur kereta api di bawah koordinasi Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan (Kemenhub).

Menurut Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, kegiatan pemeriksaan ini difokuskan pada pengetahuan Sudewo terkait pengaturan proses lelang dan indikasi adanya aliran dana atau fee dari proyek tersebut. Namun, sejauh ini KPK belum merilis detail lebih lengkap mengenai hasil pemeriksaan tersebut, termasuk terkait kemungkinan penerimaan fee oleh Sudewo.

Sementara itu, Sudewo sendiri enggan banyak berkomentar saat ditemui di lokasi pemeriksaan. Ia hanya menyampaikan bahwa dirinya dimintai keterangan seputar proyek kereta api dan membantah adanya pengembalian uang terkait kasus ini. "Enggak ada pengembalian uang," ujarnya singkat.

Setelah proses pemeriksaan selesai, suasana di sekitar lokasi menjadi cukup tegang. Dua ajudan Sudewo yang mengenakan kemeja cokelat dan batik berusaha menghalangi wartawan yang ingin mengkonfirmasi langsung kepada bupati. Mereka bahkan sempat menutup kamera media dan menghalangi petugas keamanan dari lembaga anti rasuah yang mencoba mengamankan jalannya pengambilan gambar dan wawancara.

Ketegangan berlanjut ketika salah satu ajudan sempat terlibat adu mulut dan bahkan ditarik ke luar setelah berulang kali menghalangi wartawan. Situasi ini menimbulkan perhatian dari petugas pengamanan kantor KPK yang turun ke lokasi dan mengatur kondisi di lapangan serta memastikan proses berjalan sesuai prosedur.

Baca juga: Evaluasi Total Dukung Keselamatan Program Makan Bergizi Gratis

Perkembangan Kasus dan Proyek Proyek Terkait

Kasus ini bermula dari Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang dilakukan KPK pada 11 April 2023 di Balai Teknik Perkeretaapian (BTP) Kelas I Wilayah Jawa Bagian Tengah DJKA Kemenhub, kini dikenal sebagai BTP Kelas I Semarang. OTT tersebut terungkap adanya dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan sejumlah pihak terkait proyek strategis nasional.

Beberapa proyek yang dikaitkan dengan kasus ini meliputi:

Hingga saat ini, proses penyelidikan dan pemeriksaan masih terus dilakukan untuk mengungkap kemungkinan adanya aliran dana ilegal dan aktivitas korupsi yang melibatkan beberapa pejabat dan pihak terkait lain dalam pengelolaan proyek-proyek strategis tersebut.