KPK Periksa Bupati Pati Terkait Kasus Pembangunan Kereta Api

Jakarta – Bupati Pati, Sudewo, menjalani pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada hari Senin (22/9/2025) di Gedung Merah Putih KPK. Pemeriksaan ini terkait dugaan keterlibatan dalam kasus suap pembangunan jalur kereta api di lingkungan Direktorat Jenderal Perkeretaapian (DJKA) Kementerian Perhubungan.

Saat tiba di lokasi sekitar pukul 09.42 WIB, Sudewo mengenakan pakaian batik coklat dan ditemani beberapa orang. Ia tidak memberikan pernyataan langsung kepada wartawan yang menunggunya di alamat tersebut, namun sesaat kemudian, pengamanan berusaha menghalangi jurnalis yang ingin melakukan peliputan.

Baca juga: Kapolri Luncurkan Tim Transformasi Reformasi Polri

Insiden Penghalangan Wartawan

Selama proses pemeriksaan, ajudan Sudewo tampak berupaya menghalangi awak media. Mereka yang mengenakan kemeja coklat dan batik sempat menutup kamera serta menghalangi sejumlah wartawan yang ingin mengabadikan momen pemeriksaan. Bahkan, salah satu ajudan sempat tampak adu mulut dengan wartawan sebelum akhirnya ditarik ke dalam kendaraan yang telah menunggu.

Kejadian ini menyita perhatian dan mengundang keprihatinan dari kalangan jurnalis maupun masyarakat umum yang menilai tindakan pengamanan tersebut sebagai bentuk penghalangan proses peliputan yang seharusnya dilakukan secara transparan.

Sudewo sendiri menyampaikan, bahwa dirinya datang ke KPK untuk menjalani pemeriksaan sebagai saksi dan mengaku tidak ada pengembalian uang yang terkait dengan kasus tersebut. Ia menegaskan bahwa kehadirannya ke kantor lembaga anti rasuah semata-mata untuk memenuhi panggilan penyidik.

Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, membenarkan bahwa pemeriksaan terhadap Sudewo dilakukan sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi yang terkait pembangunan jalur kereta api di bawah pengawasan DJKA. Pemeriksaan ini bagian dari proses pengumpulan bukti dan klarifikasi dari sejumlah pihak yang diduga terlibat.

Kasus ini menambah dinamika proses pemeriksaan yang menunjukkan pentingnya transparansi dan kebebasan pers dalam mengawal jalannya penegakan hukum di Indonesia. KPK sendiri menyatakan akan menindaklanjuti insiden penghalangan dan berkomitmen untuk menjaga proses pemeriksaan agar berlangsung sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Pihak berwenang dan aparat keamanan pun diingatkan untuk tetap menjaga ketertiban dan memastikan tidak adanya intimidasi terhadap wartawan maupun pihak yang menjalani pemeriksaan agar proses penegakan hukum dapat berjalan secara profesional dan terbuka.