JAKARTA - Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menginformasikan bahwa penambahan paket bantuan sosial (Bansos) beras 10 kilogram dari pemerintah merupakan hasil usulan langsung dari pimpinan DPR RI. Sebelumnya, paket bansos ini terdiri dari 10 kilogram beras dan 1 liter minyak goreng per bulan.
Peningkatan komponen dalam paket tersebut dilakukan setelah pimpinan DPR RI mengajukan usulan kepada pemerintah. Said Abdullah menyampaikan, “Ini permintaan langsung dari pimpinan DPR agar Rp 16,23 triliun itu khususnya untuk yang 10 kg beras saja, tidak cukup 10 kg beras. Mohon per bulan ditambah minyak goreng 2 (liter),” saat memberikan penjelasan tertulis kepada media pada hari Selasa (23/9/2025).
Baca juga: Brigade Parako 2 Pasgat TNI AU Siap Meriahkan HUT ke-80 TNI di Monas
Proses Usulan dan Penegasan Pemerintah
Menurut Said Abdullah, usulan tersebut disampaikan kepada Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, dalam rapat kerja antara DPR dan pemerintah yang digelar pada Kamis (18/9/2025). Dalam rapat tersebut, pemerintah menyatakan kesanggupan untuk menambah komponen minyak dalam bansos menjadi 2 liter sebagai bentuk stimulus ekonomi bagi masyarakat.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Purbaya saat memaparkan postur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam Rapat Paripurna, sebagai langkah respons terhadap usulan DPR.
Baca juga: Pengacara Hotman Paris Anjurkan Dana Rp 200 Triliun Fokus ke Kredit Padat Karya
Pengeluaran Bansos dan Dampaknya
Program bansos ini akan disalurkan selama bulan Oktober hingga November 2025. DPR RI menilai bahwa penambahan kuota MinyaKita sangat penting untuk mendukung daya beli masyarakat, khususnya mereka yang termasuk golongan miskin dan rentan.
Para anggota DPR di Banggar juga mengingatkan bahwa stimulus sebesar Rp 16,23 triliun masih dapat dioptimalkan sehingga manfaatnya dapat dirasakan lebih luas oleh masyarakat.
Said Abdullah menegaskan bahwa penggunaan APBN tak hanya sekadar aspek fiskal, tetapi juga menjadi instrumen negara untuk meningkatkan kualitas hidup rakyat. Ia menyatakan, "APBN 2026 kita tempatkan sebagai perangkat negara untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk itu Banggar DPR bersama pemerintah sepakat menetapkan target indikator kesejahteraan."
Dengan demikian, penambahan paket bansos beras dan minyak ini diharapkan mampu memberikan dampak positif dalam peningkatan konsumsi dan kesejahteraan masyarakat rentan selama masa sulit yang sedang berlangsung.
Tags: DPR RI Kesejahteraan Rakyat Bansos stimulus ekonomi APBN
