Dalam laporan terbarunya, Komisi Penyelidikan PBB menuduh bahwa pemerintah Israel berkeinginan untuk mengendalikan secara permanen Gaza dan berusaha menciptakan mayoritas Yahudi di Taman West Bank.
Menurut laporan tersebut, pemerintah Israel secara aktif melakukan berbagai upaya untuk memperluas kendalinya di wilayah Palestina tersebut. Penghapusan besar-besaran infrastruktur sipil di lorong-lorong dan zona penyangga Gaza telah dilaporkan, yang menyebabkan Israel menguasai hingga 75% dari Jalur Gaza pada Juli tahun ini.
Dokumen tersebut juga mengungkapkan bahwa pihak berwenang Israel secara sengaja mengubah struktur geografis Gaza melalui pembangunan koridor militer, memperluas zona buffer perbatasan, serta mendirikan zona keamanan, langkah-langkah yang dikategorikan sebagai bagian dari strategi jangka panjang untuk mengukuhkan kendali di wilayah tersebut.
Baca juga: Jerman Hindari Respon Militer terhadap Pelanggaran Udara Rusia
Upaya Israel untuk Memperkuat Kontrol Teritorial
Sejumlah tentara IDF (Tentara Pertahanan Israel) terlihat beroperasi di Gaza pada 20 September 2025, saat militer memperkuat pengawasannya. Laporan menyebutkan bahwa pendekatan Israel ini bukan semata-mata ditujukan kepada populasi Gaza, melainkan sebagai bagian dari strategi untuk mengatasi ancaman dari Hamas, yang mengendalikan wilayah tersebut dan bertanggung jawab atas serangan terhadap wilayah Israel pada tahun 2023 yang memicu konflik baru.
IDF soldiers operate in the Gaza Strip on September 20, 2025. (credit: IDF SPOKESPERSON'S UNIT)
Meski demikian, pemerintah Israel menegaskan bahwa perang yang tengah berlangsung bukan diarahkan kepada penduduk Gaza secara umum, melainkan terhadap Hamas yang dianggap sebagai kelompok teroris.
Baca juga: Pengadilan Prancis Perintahkan Tersangka Pembunuhan Mantan Rugbi Argentina di Sidang
Respons dan Penolakan dari Pemerintah Israel
Kelompok diplomatik Israel di Jenewa menyatakan keberatan atas temuan laporan PBB tersebut. Mereka menegaskan bahwa laporan tersebut tidak akurat dan menuduh bahwa dokumen tersebut menampilkan pandangan yang salah serta agenda politik yang memihak.
"Hamas memiliki niat genosida terhadap Israel. Laporan ini membalikkan fakta. Komisi ini selalu mencari kesempatan untuk mengungkapkan karakter dan agenda politiknya yang sebenarnya," kata perwakilan pemerintah Israel.
Situasi ini masih berkembang dan pengaruhnya terhadap proses diplomasi internasional serta kemungkinan solusi untuk konflik Israel-Palestina akan terus dipantau secara ketat.
