Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa program makan bergizi gratis (MBG) akan tetap berjalan dan tidak akan dihentikan, meskipun adanya desakan dan usulan penangguhan akibat banyaknya kasus keracunan yang terjadi.
Cak Imin menyatakan, "Tidak ada, tidak ada rencana penyetopan, saya belum mendengar," saat ditemui di Kantor DPP PKB, Jakarta Pusat, hari Rabu. Ia juga menyebut bahwa keputusan terkait pengelolaan paket makanan bagi peserta didik, termasuk usulan penyaluran uang tunai langsung ke orang tua, merupakan kewenangan Badan Gizi Nasional (BGN).
"Itu terserah BGN. Mereka lebih tahu," ujar Cak Imin. Ia menambahkan, fokus utama saat ini adalah evaluasi menyeluruh terhadap program, bukan hanya menanggapi kasus keracunan yang muncul.
"Yang pertama tentu semua jenis kejadian harus dijadikan bahan evaluasi. Yang kena keracunan, yang sistemnya lamban, yang berbagai hal harus dijadikan pembenahan," tuturnya. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) disebut akan melakukan peninjauan ulang agar insiden serupa tidak berulang di kemudian hari.
Baca juga: Polri rangkum 295 anak terlibat kerusuhan Agustus 2025
Desakan dari ICW dan Perkembangan Kasus Keracunan
Sebagai tambahan, Indonesia Corruption Watch (ICW) mendesak penghentian sementara program MBG sampai evaluasi menyeluruh dilakukan. ICW juga menyoroti lemahnya penerapan standar operasional prosedur (SOP) serta volume laporan kasus keracunan yang terus meningkat.
Eva Nurcahyani, staf Divisi Riset ICW, menyatakan bahwa pihaknya bersama koalisi masyarakat mendukung penghentian sementara program ini, termasuk melakukan audit total dan memberikan pendampingan kepada penerima manfaat yang dirugikan.
"Respons kami dari ICW dan teman-teman koalisi poinnya, kita mendorong untuk program ini dihentikan, kemudian dievaluasi total, pun juga dalam konteks misalnya nanti pendampingan kerugian dari penerima manfaat," ujar Eva di Jakarta, Selasa (23/9).
Ia menekankan pentingnya menindaklanjuti pendampingan kerugian, mengingat banyaknya kasus keracunan yang dilaporkan dari berbagai wilayah Indonesia.
"Kita dengan koalisi (mendorong) bagaimana pendampingan yang kemudian juga pengawalannya terkait kerugian dari penerima manfaat, salah satunya adalah korban keracunan di wilayah tersebut," tambahnya.
Sementara itu, BGN mencatat total 4.711 kasus keracunan terkait MBG dari Januari hingga 22 September 2025. Kepala BGN, Dadan Hindayana, menyebutkan bahwa faktor penyebab utama meliputi ketidakmampuan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang baru, serta kesulitan memasak dalam porsi besar dan penggantian supplier bahan baku.
| Jumlah Kasus | Periode | Faktor Penyebab |
|---|---|---|
| 4.711 | Januari - 22 September 2025 | Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi baru, penggantian supplier, dan kesulitan memasak besar |
