Pemerintah Teruskan Program Makan Bergizi Gratis Meski Kasus Keracunan Meningkat

Jakarta - Pemerintah tetap melanjutkan program Makan Bergizi Gratis (MBG) meskipun sejumlah kasus keracunan yang menimpa masyarakat terus bertambah. Wakil Menteri Sekretaris Negara, Juri Ardiantoro, menyatakan bahwa pemerintah mendengarkan seluruh masukan dari masyarakat terkait evaluasi dan kemungkinan pemberhentian sementara program tersebut.

Juri menegaskan bahwa aspirasi yang disampaikan cukup beragam, mulai dari evaluasi total hingga penghentian program secara sementara, namun pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki tanpa menghentikan program secara keseluruhan. "Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," ujarnya di Kantor Kemensetneg, Jakarta, Rabu (24/9/2025).

Ia juga menambahkan bahwa semua usulan tersebut akan menjadi masukan penting bagi pengambilan kebijakan pemerintah ke depan. Meskipun sejumlah kasus keracunan terus muncul, program MBG akan tetap berjalan dan dimaksimalkan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

"Tentu ini akan menjadi masukan yang baik bagi pemerintah, tapi sampai hari ini MBG akan tetap jalan," katanya.

Selain itu, pemerintah berkomitmen untuk segera mengatasi berbagai permasalahan yang muncul terkait pelaksanaan program ini. Juri menegaskan bahwa program ini harus benar-benar relevan dan bermanfaat bagi masyarakat, sehingga semua kendala harus segera dievaluasi dan diatasi. "Dan masalah-masalah yang terjadi segera akan diatasi, dievaluasi, dicari jalan keluar," jelasnya.

Baca juga: Cak Imin Tekankan Evaluasi dan Penyelesaian Kasus Keracunan MBG

Perintah Presiden dan Data Kasus Keracunan

Presiden RI Prabowo Subianto telah memberikan arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) untuk menangani masalah ini secara cepat dan efektif. Juri menyebutkan bahwa BGN telah diarahkan untuk melakukan mitigasi terhadap permasalahan dalam pelaksanaan MBG sekaligus mencegah munculnya isu-isu baru yang dapat mengganggu keberlangsungan program.

"Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi," katanya.

Berdasarkan data dari BGN, sejak Januari hingga 22 September 2025, telah tercatat 4.711 kasus keracunan yang terkait dengan MBG. Wilayah Jawa menjadi yang terbanyak mengalami kasus ini, dengan distribusi sebagai berikut:

Kasus keracunan ini memicu keprihatinan dari berbagai pihak, dengan beberapa usulan mendesak agar program ini dievaluasi secara menyeluruh termasuk penghentian sementara. Peneliti dari Monash University, Grace Wangge, menyatakan bahwa pemerintah perlu segera memberlakukan moratorium terhadap MBG, mengingat kasus keracunan yang terus berulang dan membuat kepercayaan publik terhadap program ini menurun.

"Dalam jangka pendek, kami berharap pemerintah mau legawa untuk melakukan moratorium. Karena tidak bisa ditunda lagi, ini sudah sembilan bulan. Masa kita mau tunda sampai kapan lagi?" kata Grace pada 22 September 2025. Setelah penghentian sementara, ia menekankan pentingnya dilakukan evaluasi menyeluruh agar pelaksanaan program bisa diperbaiki sesuai kebutuhan masyarakat.

Sementara itu, Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan pentingnya evaluasi total atas pelaksanaan MBG. Ia menyatakan bahwa evaluasi rutin perlu dilakukan oleh semua pihak terkait, mengingat kompleksitas dan tantangan dalam melaksanakan program ini di seluruh Indonesia.

"Jadi memang tidak mudah untuk melaksanakan hal tersebut, karenanya memang pihak-pihak yang terkait harus bisa melakukan evaluasi total," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Jakarta.