Jakarta, dalam sebuah langkah diplomatik yang signifikan, Presiden Prancis Emmanuel Macron menyatakan pengakuan resmi negaranya terhadap Palestina sebagai negara dalam sebuah pidato di Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) tentang Palestina di markas besar PBB, New York. Pernyataan ini disampaikan saat Macron menjadi co-host acara tersebut, yang berfokus pada solusi dua negara untuk konflik Israel dan Palestina.
Dalam pidatonya, Macron menegaskan, “Waktunya telah tiba. Inilah sebabnya, sesuai dengan komitmen historis negara saya terhadap Timur Tengah, untuk perdamaian antara Israel dan Palestina, inilah sebabnya saya menyatakan bahwa hari ini Prancis mengakui Negara Palestina.” Pengumuman ini menjadi tonggak penting dalam langkah-langkah dukungan negara-negara Eropa terhadap penyelesaian konflik melalui solusi dua negara.
Selain Prancis, sejumlah negara Eropa lain seperti Belgia, Luksemburg, Malta, Andorra, dan San Marino juga menyatakan akan mengikuti langkah serupa. Sebelumnya, negara-negara seperti Inggris, Kanada, Australia, dan Portugal telah memutuskan mengakui Palestina secara resmi.
Macron menambahkan, “Waktunya telah tiba karena yang hal terburuk bisa saja terjadi, pengorbanan lebih banyak warga sipil, pengusiran rakyat Gaza ke Mesir, aneksasi Tepi Barat, kematian sandera yang ditahan oleh Hamas, atau fakta-fakta di lapangan yang bisa mengubah situasi di sana secara tidak terpulihkan.” Ia juga menegaskan bahwa upaya perdamaian harus segera dilakukan, mengingat situasi yang semakin memburuk di Gaza.
Baca juga: Dukungan DPR untuk Kebijakan Keuangan Bersifat Fleksibel
Reaksi Dunia dan Dukungan Indonesia
Peristiwa ini mendapat perhatian di tingkat internasional, termasuk di Indonesia. Presiden Prabowo Subianto yang hadir dalam forum tersebut menunjukkan dukungan tegas terhadap upaya perdamaian dan kemerdekaan Palestina.
Presiden Prabowo Subianto yang hadir terlihat berdiri dan memberikan tepuk tangan atau standing ovation saat Presiden Emanuel Macron menyampaikan pidatonya, Selasa (23/9/2024).
Dalam pidatonya, Prabowo menyatakan, “Kita harus menjamin kenegaraan Palestina, tetapi Indonesia juga menyatakan bahwa setelah Israel mengakui kemerdekaan dan kenegaraan Palestina, Indonesia akan segera mengakui negara Israel dan kami akan mendukung segala jaminan keamanan bagi Israel.” Pernyataan tersebut menegaskan komitmen Indonesia terhadap solusi dua negara dalam menyelesaikan konflik yang berkepanjangan ini.
Prabowo juga menyampaikan bahwa sikap Indonesia konsisten dengan upaya mendapatkan solusi damai melalui pengakuan kedua belah pihak. Ia menegaskan, “Kami mengutuk segala bentuk kekerasan terhadap warga sipil tak berdosa, oleh karena itu, Indonesia sekali lagi menegaskan kembali komitmennya terhadap solusi dua negara dalam masalah Palestina. Hanya solusi dua negara inilah yang akan membawa perdamaian.”
Lebih jauh, ia menekankan pentingnya menghentikan bencana kemanusiaan di Gaza dan mengupayakan perdamaian yang berkelanjutan. “Mengakhiri perang harus menjadi prioritas utama kita. Kita harus mengatasi kebencian, ketakutan, kita harus mengatasi kecurigaan. Kita harus mencapai perdamaian yang dibutuhkan umat manusia. Kami siap mengambil bagian dalam perjalanan menuju perdamaian ini,” imbuhnya.
Forum ini merupakan bagian dari rangkaian kegiatan KTT PBB yang membahas solusi dua negara untuk Palestina dan Israel, menghadirkan para pemimpin dunia seperti Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Presiden Brasil Luiz Inácio Lula da Silva, dan Presiden Portugal Marcelo Rebelo de Sousa. Sekjen PBB turut menegaskan pentingnya langkah konkret menuju perdamaian di Timur Tengah.
Negara | Pengakuan Palestina |
---|---|
Prancis | Ya |
Belgia | Ya |
Luksemburg | Ya |
Malta | Ya |
Andorra | Ya |
San Marino | Ya |
Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto dalam Konferensi Internasional Tingkat Tinggi (KTT) untuk Penyelesaian Damai atas Masalah Palestina dan Implementasi Solusi Dua Negara yang digelar di Gedung Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), New York, Amerika Serikat, pada Senin (22/9/2025).
Tags: Palestina Solusi Dua Negara Prancis TIMUR TENGAH pembicaraan PBB