Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid mendesak dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) setelah ratusan siswa menjadi korban keracunan.
Menurutnya, insiden keracunan yang menimpa banyak anak bertentangan dengan tujuan utama program tersebut yang ditujukan untuk meningkatkan kualitas asupan gizi anak-anak Indonesia.
"Pemerintah melalui Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai penyelenggara MBG, perlu segera melakukan evaluasi menyeluruh, dan memastikan bahwa pelaksanaan MBG di semua daerah berjalan dengan benar, aman, sehat, bergizi, halal dan akuntabel," ujarnya dalam keterangan resmi pada Kamis (25/9/2025).
HNW juga menyinggung soal kepercayaan publik terhadap program ini yang terganggu karena besarnya anggaran yang dialokasikan. Data dari Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI) menunjukkan sebanyak 6.452 anak mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG hingga September 2025.
Kasus Keracunan dan Perlindungan Anak
HNW menegaskan bahwa berulangnya kasus keracunan ini melanggar ketentuan UUD 1945 dan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Kedua regulasi tersebut menjamin hak anak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, dan perlindungan dari bahaya.
"Jika kondisi ini dibiarkan, bukan hanya merugikan anak-anak dan orang tua, tetapi juga bisa meruntuhkan kepercayaan masyarakat terhadap program MBG, bahkan menggagalkan realisasi salah satu program besar presiden Prabowo," tambahnya.
Baca juga: Reformasi Polri: Menunggu Langkah Konstitusional dan Partisipatif
Pentingnya Evaluasi dan Perbaikan
HNW menegaskan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan MBG yang mencakup proses produksi di Sentra Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), distribusi, hingga penyajian makanan di sekolah-sekolah. Langkah tersebut penting untuk mencegah kejadian serupa terulang kembali.
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Kamis (5/6/2025).
Ia menyatakan dukungannya terhadap aspirasi masyarakat agar pemerintah melakukan evaluasi secara transparan dan komprehensif. Tujuannya adalah agar program MBG dapat kembali berjalan sesuai visi awal, yaitu melindungi dan mencerdaskan anak bangsa menuju Indonesia Emas 2045.
Baca juga: Bareskrim Tetapkan 9 Tersangka Kasus Pembobolan Rekening Dormant Rp 204 Miliar
Pernyataan Presiden dan Tanggap BGN
Presiden Prabowo Subianto dikabarkan memberi arahan kepada Badan Gizi Nasional (BGN) dalam menangani kasus keracunan yang belakangan ini marak terjadi. Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro menyampaikan hal tersebut.
"Pihak BGN sendiri kan sudah diberi arahan ya oleh Pak Presiden untuk memitigasi masalah yang terjadi, juga untuk menutup ruang masalah-masalah baru mungkin yang terjadi sehingga bisa dengan segera untuk diatasi," ujar Juri di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (24/9/2025).
Juri menekankan bahwa program MBG tetap dibutuhkan masyarakat, terutama untuk mendukung gizi para siswa. Oleh karena itu, BGN akan terus melakukan evaluasi dan perbaikan agar insiden keracunan tidak kembali terulang.
Meski terdapat desakan dari berbagai kalangan agar program ini dihentikan sementara, Juri menyatakan bahwa pemerintah akan tetap melanjutkan program sambil melakukan perbaikan dan evaluasi.
"Tentu didengar ya beberapa aspirasi dari beberapa kalangan yang minta ada evaluasi total, ada pemberhentian sementara, ada juga sambil jalan kita perbaiki tapi tidak perlu menghentikan secara total," tuturnya.
Tags: pemerintah Indonesia Keracunan Siswa evaluasi program MBG
