Jakarta - Menteri Haji dan Umrah Mochamad Irfan Yusuf, atau yang akrab disapa Gus Irfan, menegaskan bahwa kementeriannya harus menjalankan tugasnya secara bersih dan akuntabel. Ia menambahkan bahwa kementerian yang baru dibentuk oleh Presiden Prabowo Subianto ini tidak boleh lagi terjerat kasus dugaan korupsi kuota haji, seperti yang terjadi pada tahun 2024.
Gus Irfan menyampaikan bahwa pihaknya harus belajar dari pengalaman masa lalu untuk melakukan evaluasi diri. Ia menegaskan bahwa ke depan, Kementerian Haji dan Umrah harus berperan secara bersih, transparan, dan bertanggung jawab. “Kita boleh berkaca dari apa yang terjadi sebelumnya untuk introspeksi. Namun ke depan, Kemenhaj harus bersih, akuntabel, dan transparan. Tidak boleh ada permainan dalam urusan haji,” ujarnya dalam keterangan pers, Kamis (25/9/2025).
Baca juga: Dirjen Pesantren Direncanakan Resmi Diresmikan 2025
Kelima Nilai Utama dalam Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
Gus Irfan menambahkan bahwa Kementerian Haji dan Umrah mengusung lima nilai utama dalam menjalankan tugasnya sebagai penyelenggara ibadah haji dan umrah. Kelima nilai tersebut adalah melayani, amanah, berintegritas, responsif, dan ramah.
“Pentingnya integritas dengan sikap zero tolerance terhadap praktik korupsi, manipulasi data, maupun pungutan liar sekecil apapun,” tuturnya.
Selain itu, Gus Irfan menyebut bahwa Presiden Prabowo sangat menekankan agar penyelenggaraan ibadah haji dan umrah di masa datang berlangsung secara bersih dan penuh tanggung jawab. Ia pun meminta jajaran di Kementerian Haji dan Umrah untuk menjalankan amanah ini dengan bukti nyata melalui kinerja yang nyata dan berorientasi target.
“Kemenhaj tidak boleh hanya menjadi formalitas, melainkan harus menghadirkan kinerja nyata yang berorientasi pada target,” tegas Gus Irfan. Ia menambahkan bahwa kementerian harus mampu menunjukkan kinerja yang lebih baik dari penyelenggaraan sebelumnya. “Kalau sekadar sama saja, tentu tidak ada gunanya, apalagi kalau lebih buruk. Kita wajib membuktikan bahwa Kemenhaj tidak salah dibentuk,” ujarnya yang merupakan politikus Partai Gerindra.
(dari kiri) Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) Muktaruddin, Menteri Koperasi Ferry Juliantono, Menteri Haji dan Umroh Mochamad Irfan Yusuf dan Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahnil Azhar Simanjuntak mengikuti pelantikan menteri dan wakil menteri Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (8/9/2025). Presiden Prabowo Subianto melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) menggantikan Abdul Kadir Karding, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi menggantikan Budi Arie Setiadi dan mengangkat Mochamad Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya Dahnil Azhar Simanjuntak.
Baca juga: Sindikat Pembobol Bank Raibkan Rp 204 Miliar Menggunakan Rekening Dorman
Harapan terhadap Kinerja Kementerian Haji dan Umrah
Sebelumnya, anggota Komisi VIII DPR Maman Imanulhaq menyambut baik pembentukan Kementerian Haji dan Umrah yang ditetapkan oleh Presiden Prabowo Subianto. Ia mengingatkan agar kementerian ini tidak lagi terjebak dalam kasus-kasus yang sama seperti tahun-tahun sebelumnya, khususnya terkait kuota haji.
Maman menekankan bahwa fokus utama Kementerian Haji dan Umrah haruslah meningkatkan kualitas penyelenggaraan ibadah haji. “Kami tentu menyambut baik lahirnya Kementerian Haji dan Umrah. Tetapi yang lebih penting, jangan sampai kementerian ini terjebak pada masalah klasik, yakni korupsi. Kasus korupsi kuota haji yang terjadi pada tahun 2024 harus menjadi peringatan keras. Itu tidak boleh terulang kembali,” tegasnya dalam keterangan, Kamis (11/9/2025).
Komisi VIII yang menjadi mitra kerja Kementerian Haji dan Umrah menyatakan akan melakukan pengawasan terhadap kinerja Menteri Mochamad Irfan Yusuf yang telah resmi ditunjuk. Ia menegaskan bahwa praktik korupsi dalam pengelolaan haji tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti perasaan umat Islam yang menjalankan rukun Islam kelima.
“Setiap tahun jutaan umat Islam menabung selama bertahun-tahun demi bisa berangkat ke tanah suci. Ketika ada penyalahgunaan kuota atau penyimpangan anggaran, itu artinya negara gagal melindungi hak jemaah. Kami tidak ingin hal itu terjadi lagi,” pungkas Maman.
Diharapkan, dengan pembentukan kementerian baru ini, penyelenggaraan ibadah haji dapat dilakukan secara lebih profesional, modern, dan berorientasi pada pelayanan maksimal. Aspek tersebut meliputi manajemen kuota, sistem digitalisasi pendaftaran, transparansi biaya, penyediaan akomodasi dan transportasi layak, serta penguatan pelayanan kesehatan jemaah.
“Jemaah haji harus berangkat dengan tenang dan kembali dengan selamat. Negara berkewajiban memastikan semua aspek perjalanan dan ibadah berjalan lancar. Untuk itu, dibutuhkan tata kelola yang profesional, bukan sekadar seremoni atau kepentingan politik,” tegas Maman.
Tags: Korupsi Kementerian Haji dan Umrah Haji Umrah Penyelenggaraan Ibadah Haji
